Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Kritik Penutupan Dapur MBG: Saya Sangat Keberatan dan Kecewa

Lombok Timur (NTBSatu) – Pernyataan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang mengkritik kebijakan pemerintah pusat soal penutupan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), viral di media sosial.

Pernyataan tersebut memicu diskusi publik mengenai kerja sama kebijakan pusat dan daerah yang cukup merugikan ekonomi lokal di Lombok Timur.

Dalam video tersebut, Haerul Warisin atau Haji Iron terlihat menyampaikan keberatannya atas tindakan pemerintah pusat.

IKLAN

“Saya sangat keberatan dan kecewa melihat tindakan pusat yang melakukan penutupan. Mestinya ada cara lain, sambil jalan mengurus perbaikan, tapi itu jangan tutup,” katanya mengutip dari akun Instagram @prokopim.lotim pada Jumat, 10 April 2026.

Ia menyampaikan kritik tersebut setelah 241 titik dapur MBG berhenti beroperasional. Sedangkan ia menilai program bisa memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di desa.

Ribuan Pekerja Kehilangan Penghasilan

Di sisi lain, dampak yang paling terlihat ada pada sektor ketenagakerjaan. Selama ini, satu dapur bisa menyerap puluhan tenaga kerja lokal termasuk ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

IKLAN

“Coba bayangkan 241 dapur ini, kalau satu dapur ada 49 orang saja yang bekerja, sudah berapa ribu ibu-ibu yang mendapatkan upah yang sangat layak di situ? Sekarang mereka kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Ia menilai, keputusan ini kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Nasib Gizi Siswa dan Tenaga Ahli

Selanjutnya, kebijakan ini dinilai berimbas pada terputusnya akses makan bergizi bagi anak-anak di Lombok Timur.

Di sisi lain, sejumlah tenaga honorer lulusan gizi yang sudah direkrut pemerintah daerah untuk mengawal kualitas pangan terancam kehilangan fungsinya.

Hingga saat ini, pemerintah pusat belum ada kepastian kapan program ini akan dibuka kembali. Video pernyataan Bupati Lombok Timur memicu gelombang dukungan dari netizen.

Netizen berharap, pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, agar masyarakat kembali merasakan manfaat dari dapur MBG. (*)

Artikel Terkait