Lombok Barat (NTBSatu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat mencatat, wilayah terdampak kekeringan bertambah menjadi 11 desa yang tersebar di lima kecamatan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat mengatakan, status siaga kekeringan telah berlaku sejak 23 Juni 2026. Status tersebut telah berjalan selama sebulan lebih.
“Hari ini sudah satu bulan lebih sejak penetapan siaga bencana,” katanya, Selasa, 4 Agustus 2026, saat menyalurkan air ke Dusun Gerebekan, Desa Jembatan Gantung.
Menurutnya, lima kecamatan yang terdampak meliputi Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batulayar. Selain itu, jumlah dusun terdampak kini mencapai 49 dusun. Sebanyak 5.793 kepala keluarga atau 15.427 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Karena itu, BPBD terus mengintensifkan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Hingga 4 Agustus 2026, BPBD telah menyalurkan lebih dari 506 ribu liter air kepada masyarakat.
“Sudah melampaui 506.000 liter air yang kami distribusikan,” ujarnya.
Toni juga menjelaskan, jumlah desa terdampak terus bertambah. Pada awal penanganan, kekeringan hanya melanda tujuh desa. Namun, debit sumber air terus menurun sehingga empat desa lainnya ikut terdampak.
“Memang terlihat debit air di masing-masing dusun sudah berkurang dan masyarakat sangat membutuhkan air bersih,” katanya.
Toni mengatakan, BPBD kini mengirim bantuan air setiap hari. Sebanyak empat hingga lima truk tangki tim kerahkan secara bergilir menuju lokasi terdampak. Setiap hari, armada tersebut mampu melayani sekitar empat hingga lima dusun.
Distribusi air juga melibatkan sejumlah instansi dan lembaga. BPBD bekerja sama dengan PMI, PDAM Giri Menang, Bank NTB Syariah, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, hingga Dinas Pemadam Kebakaran.
“Kita bekerja sama dengan beberapa instansi tersebut dalam penanganannya, karena cukup berat untuk BPBD sendiri,” ujarnya.
Anggaran dan BBM Jadi Kendala
Di sisi lain, Toni mengakui BPBD menghadapi sejumlah kendala selama operasi distribusi air. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan utama.
Selain itu, kebutuhan bahan bakar untuk armada tangki juga terus meningkat. Karena itu, BPBD bersama pemerintah kabupaten mengusulkan penggunaan Biosolar bagi kendaraan pengangkut air.
Usulan tersebut telah ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama BPBD Provinsi NTB pada Selasa, 4 Agustus 2026. “Kami berharap diberi kelonggaran menggunakan Biosolar untuk kendaraan dropping air,” katanya.
Menurutnya, penggunaan Biosolar akan membantu menekan biaya operasional distribusi air bersih.
Lebih lanjut, BPBD belum menutup kemungkinan menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat. Langkah itu bergantung pada perkembangan kekeringan dalam beberapa pekan ke depan.
Apalagi, prakiraan BMKG menunjukkan curah hujan di NTB masih sangat rendah. Karena itu, BPBD terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mengevaluasi situasi.
“Kalau kondisi makin meluas, kami akan berkoordinasi untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat,” pungkasnya. (*)
