Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, kembali mengukir prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumbawa Barat sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tertinggi dalam audit laporan keuangan ini diserahkan langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025. Agenda tersebut berlangsung khidmat di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTB di Mataram, Senin, 25 Mei 2026.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pemerintah daerah di NTB. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap pemda tetap fokus membenahi catatan yang ada.
“Kami mengapresiasi capaian ini. Namun, beberapa permasalahan signifikan masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah se-NTB yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Suparwadi, Senin, 25 Mei 2026.
Suparwadi juga membeberkan, Kabupaten Sumbawa Barat mencatatkan performa luar biasa dalam penyelesaian rekomendasi audit. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Kabupaten Sumbawa Barat berada di atas rata-rata performa provinsi.
“Tingkat Penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 89,32 persen. Lebih tinggi dari rata-rata PTLRHP Provinsi NTB sebesar 83,94 persen,” tambah Suparwadi.
Selain Sumbawa Barat, sejumlah daerah lain di NTB juga berhasil mengamankan opini WTP untuk LKPD 2025. Daerah tersebut meliputi Kota Bima, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Opini WTP Cerminan Kualitas dan Integritas Pemerintahan
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah yang hadir langsung memberikan sambutan mewakili seluruh kepala daerah se-NTB. Amar menyampaikan rasa terima kasihnya atas bimbingan dan pengawasan oleh tim auditor BPK.
“Masukan dari BPK sangat membantu daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal agar lebih terukur, adaptif, dan responsif,” ujar Bupati Amar.
Bupati Amar menegaskan, predikat WTP bukan sekadar kebanggaan di atas kertas atau pajangan administratif semata. Baginya, opini BPK merupakan cerminan nyata dari kualitas dan integritas wajah pemerintahan di mata publik.
Ia pun memastikan, seluruh kepala daerah di NTB memiliki komitmen yang sama untuk segera berbenah. Catatan dan temuan dari BPK akan langsung dieksekusi sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.
“Oleh karena itu, saya atas nama seluruh kepala daerah yang hadir hari ini, menyatakan komitmen kami untuk menyelesaikan sesuai dengan yang sudah menjadi temuan hari ini. Sesuai dengan action plan yang sudah disusun,” tegas Bupati Amar.
Turut hadir pada acara strategis ini jajaran penting dari seluruh penjuru NTB, mulai dari pimpinan DPRD, kepala daerah, hingga para pejabat struktural BPK. Harapannya, momentum ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemda untuk terus menghadirkan transparansi keuangan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Andini)
