Sumbawa Barat (NTBSatu) – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyoroti kalkulasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD perubahan TA 2026. Pihak legislatif mempertanyakan rasionalitas lonjakan target pajak serta tingginya ketergantungan fiskal terhadap pusat, Rabu, 8 Juli 2026.
Fraksi PAN mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang menyerahkan dokumen raperda tepat waktu. Namun, mereka memberi catatan penting mengenai konsistensi tema pembangunan ekonomi inklusif yang berjalan saat ini.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Iwan Irawan Marhalim, langsung membeberkan ketimpangan mencolok antara pendapatan dan belanja daerah.
“Kenaikan belanja yang mencapai 31,61 persen sangat tidak seimbang dengan pertumbuhan pendapatan daerah yang hanya 6,53 persen,” ujar Iwan Irawan, Rabu, 8 Juli 2026.
Fraksi PAN menuntut kejelasan mengenai sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran belanja yang membengkak tersebut. Pemerintah daerah wajib membeberkan kalkulasi target kenaikan pajak secara transparan agar angka tersebut rasional.
Iwan menyatakan, dana transfer pusat sebesar 68 persen masih mendominasi total pendapatan daerah. Angka tersebut membuktikan ketergantungan fiskal Kabupaten Sumbawa Barat terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Sisa Anggaran Fantastis
Iwan Irawan juga menyesalkan penumpukan sisa anggaran tahun lalu yang sangat fantastis. “Sisa anggaran yang mencapai setengah triliun rupiah mengindikasikan program kerja tahun lalu tidak berjalan optimal secara keseluruhan.”
Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat karena menunda realisasi manfaat pembangunan yang sangat penting. Fraksi PAN mendesak bupati mengevaluasi kinerja seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah secara menyeluruh.
Iwan kemudian mempertanyakan lonjakan anggaran belanja barang dan jasa yang naik sebesar 62,10 persen. “Pemerintah daerah harus menghabiskan anggaran jumbo ratusan miliar tersebut dalam sisa waktu yang kurang dari enam bulan.”
Politisi PAN ini meminta pemerintah daerah membeberkan data lengkap mengenai calon penerima dana hibah. “Transparansi penyaluran bantuan sosial sangat penting untuk menegakkan asas keadilan dan mencegah potensi penyimpangan keuangan daerah.”
Fraksi PAN memuji komitmen pemerintah daerah yang menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur publik hampir dua kali lipat. Namun, pihak eksekutif harus mempercepat proses lelang proyek strategis agar pengerjaan selesai tepat waktu.
Langkah pengawasan ketat ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. DPRD KSB akan terus mengawal pembahasan seluruh dokumen anggaran tersebut hingga tuntas. (*)
