Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram mematangkan langkah transformasi digital lewat pembangunan Bale Mentaram Tahap II.
Mengusung konsep smart building, pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang berlokasi di Lingkar Selatan itu, kini memasuki fase reviu desain demi menjamin infrastruktur digital siap melayani kebutuhan pelayanan publik hingga 30 tahun mendatang.
Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram, M. Ramadhani mengatakan, pembangunan gedung ini tidak boleh hanya fisik belaka atau sekadar mengejar legacy.
“Gedung ini harus memiliki otak digital mumpuni,” ujar Ramadhani, Minggu, 17 Mei 2026.
Ia menjelaskan, reviu ini mencakup integrasi jaringan internet, sistem CCTV setiap zona, hingga kapasitas server masif. Langkah tersebut penting guna mengantisipasi kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat.
“Sebelum semua terlanjur kita lelang dan bangun, ada baiknya reviu desain untuk mengakomodir hal-hal yang luput dari perhatian dalam DED dan RAB sebelumnya,” tambahnya.
Kolaborasi Strategis dan Transparansi
Dinas PUPR Kota Mataram menyambut positif inisiatif reviu ini. Kabid Cipta Karya, Juhri, menyebut masukan dari pengguna merupakan kunci keberhasilan pembangunan gedung pintar.
“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Kominfo untuk kita duduk bersama dan mengajak mereviu desain yang telah ada. Semua harus disampaikan di awal sesuai kebutuhan OPD sebagai user,” ungkap Juhri.
Sementara itu, pihak PT Artefak Arkindo selaku Konsultan Manajemen Konstruksi memastikan setiap masukan teknis segera masuk dalam dokumen perencanaan.
“Kami sangat menghargai setiap masukan dan saran karena OPD lah yang tahu kebutuhannya. Kami tinggal menyesuaikan DED dan RAB-nya, sampai semua siap sebelum ditender di awal bulan Juni mendatang,” kata perwakilan tim konsultan.
Pembangunan Bale Mentaram Tahap II merupakan proyek tahun jamak (multiyears) dengan total investasi mencapai Rp180 miliar hingga tahun 2028.
Berbekal pengawasan ketat dari Konsultan MK senilai Rp5,7 miliar, Pemkot Mataram optimistis gedung ini menjadi standar baru perkantoran modern di Nusa Tenggara Barat.
Langkah reviu ini dipastikan rampung tepat waktu agar proses lelang fisik dapat berjalan sesuai jadwal pada awal Juni 2026 mendatang. (*)
