Mataram (NTBSatu) – Di tengah dorongan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, peluang kerja untuk penyandang disabilitas di Kota Mataram masih minim.
Minimnya akses pelatihan, hambatan komunikasi, hingga belum adanya kerja sama penyerapan tenaga kerja menjadi persoalan yang hingga kini belum teratasi.
Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Mataram, Achmad Fiqri Hidayat mengungkapkan, peluang kerja bagi penyandang disabilitas, khususnya teman-teman Tuli masih sangat terbatas.
Bahkan hingga kini, belum ada instansi maupun perusahaan yang secara khusus menjalin kerja sama dalam penyerapan tenaga kerja bagi penyandang Tuli.
“Sampai sekarang belum ada instansi yang bekerja sama untuk penyerapan tenaga kerja teman-teman Tuli,” ujar Fiqri, Senin, 18 Mei 2026.
Saat ini, jumlah anggota Gerkatin Kota Mataram tercatat sekitar 50 orang, meski data tersebut belum diperbarui secara menyeluruh.
Fiqri mengatakan, tantangan terbesar yang penyandang Tuli hadapai saat melamar pekerjaan adalah rendahnya akses pendidikan dan minimnya pengalaman kerja. Selain itu, hambatan komunikasi dengan perusahaan maupun instansi pemerintah juga masih menjadi persoalan utama.
“Kendala teman Tuli banyak yang tidak kuliah dan belum punya pengalaman kerja. Hambatan komunikasi juga masih menjadi tembok besar saat melamar pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, minimnya pelatihan kerja yang aksesibel turut mempersempit peluang penyandang Tuli untuk bersaing di dunia kerja. Sebagian besar pelatihan, katanya, belum menyediakan juru bahasa isyarat sehingga sulit penyandang Tuli ikuti.
Tanggapan DPRD Kota Mataram
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mendorong Pemerintah Kota Mataram membuka ruang kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor pelayanan publik.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, sejumlah posisi di instansi pemerintah sangat memungkinkan penyandang disabilitas isi sesuai kompetensi masing-masing.
“Ketika mereka diberikan ruang untuk mengisi ruang-ruang kerja, insyaAllah mereka akan mampu,” ujar Nyayu.
Anggota DPRD dari Dapil Ampenan itu mencontohkan, posisi operator layanan informasi atau penerima telepon yang menurutnya dapat penyandang tunanetra jalankan.
Ia juga menyebut, banyak penyandang disabilitas di Kota Mataram telah menempuh pendidikan tinggi. Sehingga, layak mendapat kesempatan mengisi jabatan-jabatan fungsional di pemerintahan.
Nyayu menilai, keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja bukan sekadar persoalan bantuan sosial. Melainkan, bagian dari pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang setara.
“Harapan kita tentunya di Kota Mataram juga melaksanakan hal seperti itu,” katanya, merujuk pada DKI Jakarta yang menurutnya lebih maju membuka ruang kerja bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah daerah maupun kementerian. (*)
