Mataram (NTBSatu) – Kondisi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima saat ini menghadirkan tantangan serius bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
Berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Situasi tersebut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah, maupun menjalankan berbagai program pembangunan.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin mengakui, tekanan anggaran tersebut saat bertemu dengan para pelaku usaha. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri tanpa dukungan para pengusaha yang selama ini ikut menggerakkan roda perekonomian Kota Bima.
“Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi para pelaku usaha dalam mendukung pembangunan di Kota Bima,” ujar Aji Man, sapaan akrabnya, Rabu, 13 Mei 2026.
Wali Kota menjelaskan, penurunan dana transfer pusat memunculkan tekanan baru bagi keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain, agar program pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pajak Daerah Jadi Andalan
Dalam kondisi fiskal yang semakin ketat, Pemkot Bima mulai menaruh harapan besar pada sektor pajak dan retribusi daerah. Pemerintah mendorong peningkatan kontribusi dari berbagai sektor usaha, terutama pajak parkir, pajak kendaraan, pajak hotel, serta pajak restoran.
Menurut Aji Man, kontribusi dari sektor tersebut memiliki peran penting untuk menopang pembangunan daerah sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah.
“Melalui pajak parkir, pajak kendaraan, pajak hotel, dan restoran, kami berharap dapat membantu pemerintah dalam membangun daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, Aji Man juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendukung program Kota Bima BISA yang memiliki fokus pada kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
Ia meminta para pemilik usaha menjaga kebersihan lingkungan usaha masing-masing, serta memperhatikan pengelolaan sampah secara baik dan teratur. Langkah tersebut dinilai penting karena kebersihan lingkungan ikut memengaruhi kenyamanan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi daerah.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tekanan anggaran, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. (*)
