Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menilai, persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak akan selesai jika pemerintah hanya mengatur jalur penerimaan siswa. Akar persoalannya justru berada pada ketimpangan kualitas antar sekolah.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi mengatakan, kesenjangan itu masih terlihat dari fasilitas, kualitas pembelajaran, hingga besaran anggaran yang sekolah terima. Menurutnya, kondisi tersebut membuat orang tua tetap berlomba memasukkan anak ke sekolah favorit.
“Yang harus dijawab adalah akar masalahnya, yakni mengurangi kesenjangan antarsekolah,” ujarnya, Senin, 13 Juli 2026.
Didi menjelaskan, skema pendanaan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ikut memperlebar ketimpangan. Sekolah dengan jumlah siswa sedikit otomatis menerima dana BOS lebih kecil. Akibatnya, sekolah tersebut semakin sulit meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Anggaran sekolah bergantung pada jumlah siswa melalui skema BOS,” kata legislator dari fraksi Golkar tersebut.
Orang Tua Pilih Sekolah Berkualitas
Didi menilai, kebijakan zonasi maupun SPMB sering berbenturan dengan harapan orang tua. Banyak orang tua enggan menyekolahkan anak di sekolah sekitar karena menganggap kualitasnya belum memadai.
Ia mencontohkan anak yang tinggal dekat sekolah, tetap memilih sekolah lain karena mempertimbangkan fasilitas dan mutu pembelajaran yang menurut mereka lebih berkualitas. Menurutnya, kondisi itu tidak bisa pemerintah selesaikan hanya dengan membatasi pilihan sekolah.
“Kalau sekolahnya berkualitas, orang tua akan datang tanpa dipaksa,” tegasnya.
Didi meminta Dinas Pendidikan tidak hanya fokus mengatur distribusi siswa. Pemerintah juga harus memperkecil kesenjangan kualitas antar sekolah.
Ia menilai, setiap sekolah harus membuktikan kualitas pengelolaan, prestasi, dan pembentukan karakter peserta didik. Kepercayaan masyarakat, katanya, akan tumbuh jika sekolah mampu menunjukkan hasil nyata.
“Orang tua melihat kualitas, bukan sekadar lokasi sekolah,” ujarnya.
Kebijakan Sentuh Akar Masalah
Didi menegaskan, masalah SPMB tetap akan terjadi selama kesenjangan antarsekolah masih terjadi. Namun, kebijakan penerimaan siswa tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Ia meminta pemerintah membangun kualitas sekolah secara merata agar stigma sekolah favorit dan sekolah pinggiran perlahan hilang.
Sebagai informasi, Dinas Dikpora NTB mencatat lima SMA negeri di Kota Mataram masih kekurangan siswa pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Sementara sejumlah sekolah favorit telah menutup penerimaan karena kuotanya penuh.
Lima sekolah tersebut adalah SMAN 7 Mataram, SMAN 8 Mataram, SMAN 9 Mataram, SMAN 10 Mataram, dan SMAN 11 Mataram. Sementara SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 5 yang tergolong sekolah favorit sudah penuhi kuota maksimal.
Kondisi itu kembali menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di NTB bukan semata distribusi siswa, melainkan kesenjangan mutu yang belum berhasil tuntas. (*)
