Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima resmi memperluas usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari enam desa menjadi 16 desa pesisir. Penetapan usulan daerah ini telah rampung, dan Pemkab Bima kini tinggal menunggu verifikasi serta keputusan akhir dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Tajuddin mengungkapkan, 16 desa pesisir yang diusulkan tersebut tersebar di empat wilayah kecamatan. Yaitu meliputi Sape, Sanggar, Lambu, dan Langgudu.
“Sekarang final 16 desa. 16 desa tersebut ada tersebar di empat kecamatan yakni di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu. Langgudu paling banyak,” kata Tajuddin saat dikonfirmasi, Selasa, 28 Juli 2026.
Tajuddin merinci, usulan di Kecamatan Sape mencakup Desa Lamere, Buncu, Sangia, dan Bajo Pulau. Kecamatan Lambu mencatatkan satu wilayah, yaitu Desa Lambu.
Sementara Kecamatan Sanggar meliputi Desa Kore, Sandue, Boro, dan Piong. Adapun Kecamatan Langgudu mendominasi usulan dengan tujuh wilayah, meliputi Desa Rompo, Karumbu, Sembane, Dumu, Kangga, Karampi, dan Sarae Ruma.
Ia menegaskan, seluruh desa yang masuk daftar final ini telah menuntaskan berbagai tahapan krusial. Mulai dari verifikasi kelengkapan administrasi hingga survei teknis di lapangan.
Tunggu Kebijakan Lebih Lanjut
Pemkab Bima menggelar survei kelayakan pada 13–20 April 2026. Kemudian berlanjut dengan pemetaan topografi pada 6–13 Mei 2026.
“Masih menunggu kebijakan lebih lanjut, yang pasti Kabupaten Bima untuk 16 desa itu insyaAllah final,” ujar Tajuddin optimis.
Langkah perluasan ini tergolong signifikan. Awalnya, Pemkab Bima hanya mengajukan sembilan desa pesisir dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya KKP.
Namun, akibat kendala kelengkapan dokumen saat seleksi administrasi awal, hanya enam desa yang lolos ke tahap survei lapangan.
Enam desa tersebut adalah Kore (Sanggar), Karumbu dan Rompo (Langgudu), serta Lamere, Bajo Pulau, dan Buncu (Sape). Setelah melalui evaluasi menyeluruh, daerah akhirnya mantap menambah alokasi usulan hingga menjadi 16 desa.
Melalui Program KNMP, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat infrastruktur perikanan, menggenjot kapasitas masyarakat nelayan, dan memperluas akses ekonomi berbasis hasil laut di tingkat desa secara berkelanjutan. (*)
