Pemerintahan
Berita Pemerintahan di NTB oleh NTBSatu
-
KPK Sebut 23 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Lapor Harta Kekayaan
Jakarta (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 23 pejabat Kabinet Merah Putih, belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan…
Read More » -
Sinyal Mutasi Puluhan Pejabat Pemprov NTB Mencuat, Hassanudin: Jika Dibutuhkan Kita Sesuaikan
Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin menanggapi mencuatnya isu mutasi puluhan pejabat Pemprov NTB menjelang akhir masa jabatannya.…
Read More » -
Ratusan Ribu Rumah di NTB Tidak Layak Huni
Mataram (NTBSatu) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB mencatat, NTB masih memiliki 498.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).…
Read More » -
Kementerian PKP Turunkan Tim untuk Audit Rusun Mangkrak di NTB
Mataram (NTBSatu) – Beberapa hari lalu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah melakukan sidak sejumlah rumah susun…
Read More » -
Pemkot Mataram Salurkan Armada Medis Rp12,2 Miliar dari DAK dan APBD
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram, menyerahkan lima unit armada atau kendaraan medis baru kepada Rumah Sakit (RS) Ruslan. Hal…
Read More » -
Jalan Tol Lembar – Kayangan akan Dibangun, Butuh Rp1,9 Triliun untuk Pembebasan Lahan
Mataram (NTBSatu) – Rencana proyek pembangunan jalan port to port yang menghubungkan Lembar, Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok…
Read More » -
Pemerintah Pusat Anggarkan Rp18 Miliar Perbaikan Jalan Kebon Ayu Lombok Barat
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB, mendapat suntikan anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp18 miliar. Plt…
Read More » -
Isu Mutasi Pemprov NTB Mencuat, Puluhan Nama Pejabat Diusulkan ke Mendagri
Mataram (NTBSatu) – Isu mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali mencuat, tepat di penghujung masa jabatan Penjabat (Pj.)…
Read More » -
Pemprov NTB Pastikan Tidak Eksekusi Anggaran Sebelum Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melarang daerah melakukan eksekusi anggaran sebelum pelantikan kepala daerah terpilih 2025-2030. Larangan tersebut…
Read More » -
Kemendagri Minta Pj. Gubernur NTB Tuntaskan Masalah Honorer hingga Peningkatan Fasilitas Kesehatan
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberikan sejumlah catatan perbaikan kepada Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin, dalam evaluasi kinerja…
Read More »
