MotoGP Mandalika Merugi, ITDC Dapat Sinyal Gubernur Iqbal soal Pembiayaan Hosting Fee
Mataram (NTBSatu) – Tiga musim pelaksanaan MotoGP Mandalika, yaitu 2022, 2023, dan 2024, mengalami kerugian. Temuan BPK, pelaksanaan event balap motor internasional itu menimbulkan kerugian besar bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC. Besarannya sekitar Rp347.444.307.552,59.
Salah satu sumber kerugian itu pada komponen pembiayaan seperti hosting fee, lantaran menjadi tanggungan pihak perusahaan. Dalam praktiknya, hosting fee akan dibayarkan ke Dorna sebagai pemegang lisensi pelaksanaan MotoGP.
Direktur Operasional ITDC, Troy Reza Waroka menyampaikan, terkait pembiayaan hosting fee pada MotoGP Mandalika tahun 2026 ini, Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah memberi sinyal akan terlibat sharing anggaran dengan ITDC.
“Kemarin Pak Gubernur NTB mengundang kami, ada Direktur InJourney juga. Dengan Pak Gubernur mengundang lebih awal itu sudah menunjukkan, beliau punya sinyal. Sinyal positif atau nilai yang baik untuk kita,” kata Troy, kemarin.
Mengenai besaran anggarannya, Troy mengaku belum bisa merincikannya. Menyusul saat ini, skema pembiayaannya sedang Pemerintah Pusat godok.
“Jadi kalau misalnya ditanya berapa nilainya, kita berdoa sama-sama saja. Tetapi yang paling penting, Pak Gubernur dan Pak Bupati itu sudah mengundang. Kami kemarin ke Mataram,” ucapnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Troy juga mengaku, pihaknya saat ini juga aktif koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pembiayaan hosting fee. Sehingga ke depan, tidak hanya dibebankan kepada ITDC saja.
“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak Kemenpora. Karena saat ini MotoGP menjadi sektor sport tourism yang berada di bawah Departemen Kementerian Pemuda dan Olahraga,” katanya.
Untuk pelaksanaannya sendiri, MotoGP Mandalika tetap sesuai jadwal resmi yang Dorna keluarkan. “Tidak ada pengaruhnya dengan temuan kerugian itu,” ujarnya.
Demikian dari sisi kesiapan, Troy menyampaikan, MGPA sudah melakukan persiapan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Serta, akan lebih intens persiapannya ketika mendekati waktu pelaksanaan.
“Dan memang semakin dekat nanti akan semakin intens (persiapannya). Karena memang, ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara peningkatan kualitas dan kuantitas daripada sirkuit,” jelasnya.
Selain dukungan dari Kemenpora, perihal pembiayaan hosting fee MotoGP Mandalika 2026 juga sudah mendapat atensi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia menjelaskan, ke depan Bappenas akan mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah daerah agar ikut terlibat membantu ITDC dalam pembiayaan hosting fee ini.
“Nanti bentuknya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada ITDC, nanti kita lihat. Termasuk besarannya,” ujarnya.
Studi Banding ke MotoGP Thailand
Troy mengaku, terkait skema pelaksanaan MotoGP, Pemerintah Pusat sudah banyak mendapat gambaran dari pelaksanaan MotoGP Thailand beberapa waktu lalu. Termasuk, terkait pembiayaan hosting fee.
“Kemarin, Pemerintah Pusat sudah melakukan studi banding langsung ke MotoGP di Thailand. Di mana dari situ mereka mendapatkan cukup banyak informasi mengenai penyelenggaraan MotoGP. Termasuk biaya hosting fee diberikan oleh pemerintah,” jelasnya.
Sebelumnya, Troy menjelaskan, ITDC sebagai BUMN justru ikut aktif menjadi kontributor pembiayaan dalam beberapa seri terakhir MotoGP. Padahal, pada praktiknya di berbagai negara, penyelenggaraan MotoGP umumnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
“Sesungguhnya yang pertama gini, tadi saya sampaikan MotoGP itu kalau di negara lain di-support oleh Pemerintah Pusat. Nah, kami harus sampaikan memang saat ini beberapa kali seri MotoGP terakhir, ITDC cukup aktif menjadi kontributor untuk pembiayaan,” jelas Troy.
Secara peran, ITDC hanya berfokus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Namun, karena diberikan penugasan untuk menyelenggarakan MotoGP Mandalika oleh pemerintah, maka event internasional itu harus terus berjalan.
“Oleh karena itu, kami harus berkontribusi dalam pembiayaan. Di samping ITDC juga memiliki kepentingan menjaga keberlangsungan event tersebut,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada penyelenggaraan awal, MotoGP Mandalika sepenuhnya dibiayai pemerintah. Namun seiring waktu, porsi dukungan tersebut berkurang dan ITDC mulai mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.
Namun ke depan, ia menegaskan perlunya penyesuaian peran dengan pemerintah. Terlebih, event MotoGP ini merupakan nasional branding bagi Indonesia.
Untuk itu, ITDC mendorong adanya dukungan lebih besar dari pemerintah dalam penyelenggaraan MotoGP ke depan, terutama terkait pembiayaan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami optimistis pemerintah akan memberikan support dan kami berharap dukungannya bisa lebih besar dari sebelumnya,” ujarnya. (*)
