Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.
Pertemuan keduanya membahas sejumlah hal strategis terkait pembangunan daerah. Salah satunya proyek jalan Port to Port yang menghubungkan Lembar, Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur.
“Di antara yang saya bahas dengan Pak Menteri, jalan Port to Port yang paling efisien untuk memperlancar arus penumpang dan logistik,” kata Iqbal dalam keterangan resminya.
Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menjelaskan, jalan Port to Port ini dibutuhkan untuk pengembangan kawasan. Akses jalur transportasi menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan.
“Perlu ada jalur alternatif yang kemudian membuat arus logistik dan penumpang lebih cepat dan murah,” terangnya.
Masuk Tahap Studi Kelayakan
Sebagai informasi, pada 16 Januari 2025 lalu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Jalan Port to Port Lembar – Kayangan, Dana Indra Priaja mengatakan bahwa saat ini, rencana pembangunan jalan tol tersebut akan memasuki tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Sementara, pra FS-nya telah selesai pada akhir tahun 2024 lalu.
Dana menjelaskan, yang punya kewenangan melakukan FS adalah langsung Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
“Sementara kita Pemerintah Daerah hanya bisa melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah Pusat,” ujar Dana.
Dalam tahap pra FS, tiga alternatif jalur telah dipertimbangkan. Jalur pertama sesuai Rencana Umum Jaringan Jalan (Renjun) Kementerian PUPR, melalui jalan nasional. Jalur tengah yang melewati wilayah Mandalika, Lombok Tengah. Dan jalur selatan, yang juga melalui kawasan Mandalika.
“Panjang jalan tol direncanakan mencapai 80 kilometer dengan lebar 30-60 meter, sesuai standar jalan tol,” ungkap Dana.
Berdasarkan pengalaman, kata Dana, proses FS nantinya, memakan waktu 6-7 tahun. Namun, jika terdapat dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, prosesnya bisa menjadi 5 tahun.
Pembangunan jalan tol Lembar – Kayangan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1,9 triliun hanya untuk pembebasan lahan.
Dana optimis proyek ini dapat menarik minat investor, terutama karena jalan tol ini akan menjadi jalur strategis yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Lombok.
Pembahasan Lain
Selain membahas proyek jalan Port to Port, Iqbal juga membahas rencana pengembangan jalur logistik laut yang lebih murah.
“Jalur laut ini berbasis barge–container atau bulk. Saat kami di NTB akan mulai kajian bersama Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya,” terangnya.
Lebih lanjut, kepada Menko AHY, Iqbal juga mengupayakan memasukkan NTB dalam daftar daerah yang mendapatkan prioritas untuk pengolahan sampah menjadi energi di dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Di dalamnya mengatur mengenai harga beli listrik PLN dan subsidi dari pemerintah terkait tipping fee sampah.
“Sesuai dengan kewenangan beliau, kami minta dukungan. Karena saya tahu beliau memberikan perhatian khusus kepada NTB,” tuturnya.
Menko AHY menyambut positif pemikiran inovatif dari Gubernur NTB. Ia berjanji akan memberikan atensi khusus.
“Karena banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik,” katanya.
Sebagai informasi, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 terkait daerah yang mendapat dukungan pusat dalam pengolahan sampah hanya ada 12 yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. (*)
