Dewan Nilai Penunjukan Faozal Jadi Plh. Sekda NTB Langkah Tepat, Minta Gubernur Pertimbangkan Jadikan Pjs
Mataram (NTBSatu) – Keputusan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menunjuk Lalu Moh. Faozal sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB mendapat respons positif dari kalangan legislatif.
Salah satu anggota DPRD NTB, M Nashib Ikroman menilai, penunjukan tersebut sebagai langkah yang cerdas dan sesuai kebutuhan birokrasi daerah saat ini.
“Menurut saya, keputusan Pak Gubernur sudah sangat tepat. HL Faozal punya kapasitas, rekam jejak, dan jaringan birokrasi yang kuat. Bahkan, kalau bisa langsung saja diusulkan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Sekda,” tegas Acip, sapaan akrabnya, Rabu, 25 Juni 2025.
Acip menyebut, kemampuan Faozal dalam merespons cepat arahan pimpinan telah terlihat jelas saat menangani persoalan pelik di Teluk Ekas, Lombok Timur.
Dalam waktu singkat, Faozal berhasil mempertemukan dua bupati dari dua kabupaten berbeda, yakni Lombok Timur dan Lombok Tengah, yang selama ini kerap bersilang pendapat soal wilayah dan aktivitas pariwisata.
“Kedua bupati itu dari partai yang sama, Gerindra. Tapi mereka tidak mudah duduk bersama, hingga akhirnya bisa dimediasi oleh Faozal. Itu bukti nyata bahwa ia mampu menjadi jembatan dan menjalankan arahan pimpinan dengan efektif,” ungkapnya.
Pemprov NTB Butuh Birokrat Eksekutor
Lebih lanjut, Acip menegaskan, Pemprov NTB saat ini memerlukan figur-figur birokrat. Bukan hanya mampu berpikir strategis, tetapi juga cekatan dalam mengeksekusi kebijakan.
Ia menyayangkan, banyaknya permasalahan daerah yang tak kunjung selesai karena lemahnya pengawalan dan kurangnya sense of urgency dari para pejabat terkait.
“Masalah-masalah yang muncul kadang awalnya kecil. Tapi karena penanganannya lambat, malah jadi bola salju. Pemerintah harus punya orang yang bukan hanya tahu konsep, tapi juga sigap dalam bertindak,” tegas Acip.
Menurutnya, selama ini banyak pekerjaan rumah di Pemprov NTB yang tak kunjung tuntas bukan karena tidak ada solusi. Tetapi karena tidak ada eksekutor yang serius mendorong penyelesaian sampai akhir. Di titik ini, ia menganggap sosok seperti HL Faozal mampu mengisi kekosongan tersebut.
Terkait sejumlah kritik terhadap penunjukan Faozal, Acip menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa publik tidak sedang memilih tokoh sempurna.
“Kita bukan sedang memilih nabi, tapi mencari orang yang bisa menjalankan kebijakan dan bekerja nyata. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah kemauan untuk bekerja dan keberanian mengambil keputusan,” tambahnya.
Bagi Acip, setiap pejabat publik, termasuk di posisi Sekda, wajib terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari pengawasan yang konstruktif. Kritik menurutnya adalah vitamin demokrasi yang bisa memperkuat sistem pemerintahan jika direspons dengan bijak.
“Pemerintahan yang sehat itu harus berjalan dua arah. Publik mengawasi, pemerintah mendengarkan. Harus saling mengisi agar tidak stagnan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Acip berharap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bisa mempertimbangkan HL Faozal untuk menjadi Pjs Sekda NTB secara resmi, bukan sekadar Plh. Menurutnya, jabatan strategis seperti Sekda tidak bisa dibiarkan kosong atau dijabat sementara oleh figur yang lemah secara eksekusi. (*)
