Kota Bima (NTBSatu) – Sebagian pemerhati politik menilai ada anomali dalam gerakan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Ada hidden agenda yang dikaitkan dengan mutasi dan rotasi di lingkup Pemprov NTB.
“Ini semacam anomali gerakan untuk bergaining politik jelang mutasi kedua di Pemprov NTB,” kata akademisi yang juga pemerhati politik Bima, Syarif Ahmad kepada NTBSatu, Kamis 8 Mei 2025.
Apa korelasi mutasi dengan PPS?
Menurut Syarif, dapat dicermati dari pihak pihak yang menggalang gerakan ini berasal dari sel-sel gerakan di Bima dan Dompu.
Sebagaimana informasi, pasangan Pilgub NTB 2024 Lalu Muhammad Iqbal adalah Indah Dhamayanti Putri, Bupati Bima dua periode.
Dinda – sapaan Indah Dhamayanti Putri – berkepentingan untuk menempatkan gerbongnya di Pemprov NTB. Menurut Syarif, Dinda akan punya agenda untuk menempatkan personelnya di lingkaran birokrasi Pendopo.
Namun dinamika mutasi dan meritokrasi yang terlanjur jadi agenda Iqbal, akan mengunci peluang Dinda memuluskan orang orang orangnya ke Pemprov NTB.
“Ini tafsir saya, bisa benar, bisa juga keliru. Tapi terlepas dari itu, PPS ini bisa jadi bergaining posisi Dinda di depan Iqbal dalam mutasi berikutnya,” kata Dosen Politik Universitas Mbojo (Unbo) ini.
Dalam komunikasi simbolik, ada disebut front stage dan back stage. PPS ini menurut Syarif adalah panggung depan, sementara panggung belakangnya adalah mutasi.
“Yang terlihat saat ini, isu PPS adalah front stage atau panggung depan. Sementara mutasi adalah panggung belakangnya atau back stage,” kata Syarif.
Relasi antara mutasi dengan PPS dapat dilihat dari pihak pihak yang menghidupkan lagi gerakan ini setelah lama “tidur”. Isu yang hanya dimunculkan elit politik jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilu kepala daerah.
“Ini adalah pesan simbolik, jika orang orang Dinda tidak terakomodir, terutama penempatan eselon strategis, maka pesan disintegrasi berupa pemisahan Lombok dengan Sumbawa ini akan menguat,” ujarnya.
“Disclaimer dari saya. Sekali lagi, ini tafsir saya. Orang lain, atau pengamat lain juga bisa punya tafsir berbeda,” jelasnya.
Alasan PPS Ditumpangi Agenda
PPS sebenarnya isu lama yang sempat tertidur.
Hanya akan “dibangunkan” untuk menarik simpati masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Jauh sebelum gerakan yang mengatasnamakan komite ini, PPS sudah bergulir sekitar 20 tahun.
Syarif sebagai bagian dari pelaku, bahkan terlibat dalam demonstrasi ketika ia menjadi aktivis KNPI Kota Bima. Juga terlibat dalam Kongres Rakyat di Kabupaten Sumbawa, tanggal 27 Februari 2011 lalu.
Deklarasi ini sebagai penegasan deklarasi sebelumnya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tanggal 14 Januari 2021.
Agenda PPS sebenarnya sudah jadi komitmen bersama empat kepala daerah. Bahkan mereka bersedia urunan anggaran untuk memperjuangkan agenda itu ke DPR RI dan Istana Presiden.
Beberapa tokoh nasional yang berasal dari Dapil Pulau Sumbawa, seperti Fahri Hamzah bahkan sudah komitmen membawa PPS ke agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selanjutnya, akan dibawa ke meja Presiden untuk dibuatkan Kepres untuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Kemudian disahkan dalam Undang undang.
Jika serius, seharusnya gerakan ini fokus ke pemerintah pusat dan DPR RI. Perjuangan DOB masih butuh nafas panjang, maka dari itu perlu difokuskan ke pemerintah pusat.
“Bukan mundur ke belakang. Karena kesepakatan di kabupaten dan kota sudah tuntas. Perjuangan PPS sudah mengeluarkan energi dan nafas panjang, jangan mulai dari garis start lagi,” tegasnya.
Syarif sepakat pernyataan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya. Bahwa urusan PPS bolanya ranah pemerintah pusat.
Bijak menurutnya ketika Iqbal enggan terlalu menanggapi perkembangan isu tersebut.
Bantahan Ketua KP4S
Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kota Bima, Casman Ilmanagara membantah keras anggapan muatan kepentingan di balik perjuangan PPS.
Komite yang dulunya KP3S, kini transformasi menjadi KP4S. Gerakan komite ini ditegaskannya, tak boleh ada tafsir lain. “Ini murni gerakan rakyat untuk perjuangkan PPS,” tegas politisi Hanura ini kepada NTBSatu, Jumat 9 Mei 2025.
Lagi pula, lanjut Casman, gerakan ini bukan gagasan baru atau mundur ke belakang. Bahwa terbentuknya KP4S menurutnya menjadi representasi KP3S sebelumnya. Sehingga nafas perjuangan lama, sedang dilanjutkan oleh komite yg baru.
“Emang kita ini mau bentuk Provinsi Bima, Provinsi Dompu, Sumbawa, KSB? Bukan!. Nomenklatur yang kami gunakan, masih sama untuk PPS. Mana gagasan barunya?,” tanya Casman.
Sampai saat ini gerakan PPS saling tertaut antara Kota Bima, Kabupaten Bima , Dompu, Sumbawa dan KSB. Visi dan misi mereka sama, tembus ke Senayan memperjuangkan PPS di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Kami ingin pressure ke pemerintah pusat, bahwa apa yang aspirasikan ini diterima sesegera mungkin di pusat,” tegasnya.
Sekali lagi, menurut dia, logonya tidak nyambung antara Pemekaran dengan mutasi. “Itu terlalu jauh buat kami. Gak ada sama sekali kaitan dengan mutasi,” tandasnya.
Bagaimana respons Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri?
Melalui salah satu tim pemenangan, Khairuddin Juraid menegaskan hal sama. Namun ia tak bersedia diwawancara. Kecuali sebatas menceritakan aturan sebenarnya. (*)
