Mataram (NTBSatu) – Bappeda Provinsi NTB mengingatkan penanganan stunting di daerah tidak boleh hanya bertumpu pada pemberian makanan tambahan atau pelayanan kesehatan semata.
Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak menjadi syarat mutlak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menyebut penanganan stunting tidak bisa hanya setengah-setengah.
“Penanganan stunting tidak bisa berjalan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bappeda berperan mengorkestrasi dan menyatukan berbagai program agar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaannya berjalan terarah dan saling mendukung,” ujarnya pada Selasa, 20 Okober 2026.
Bappeda NTB menegaskan, intervensi gizi tidak akan memberikan dampak maksimal jika anak-anak tumbuh di lingkungan yang minim fasilitas sanitasi dan air bersih.
Faktor lingkungan tersebut berpengaruh langsung terhadap kesehatan pencernaan balita, sehingga pemenuhan infrastruktur dasar harus berjalan beriringan dengan pemberian pangan bergizi.
Intervensi Lingkungan dan Fokus Hulu
Dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, Bappeda NTB melihat stunting sebagai persoalan multisektor yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu, Bappeda mengarahkan fokus pencegahan sejak dari fase hulu, menyasar kelompok remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Pemerintah daerah menekankan perlindungan sosial, perbaikan pola pengasuhan, edukasi masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi layak merupakan satu kesatuan intervensi.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB turun dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024. Kendati menurun, angka tersebut menuntut langkah penyelesaian yang lebih komprehensif.
“Data tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Pemetaan Masalah Kebutuhan Desa
Guna memastikan intervensi lingkungan dan gizi berjalan tepat sasaran, Bappeda NTB mengandalkan integrasi program lewat pendekatan Desa Berdaya. Pendekatan ini membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan spesifik di tiap wilayah.
Pasalnya, ada desa yang membutuhkan dukungan gizi. Sementara desa lainnya justru membutuhkan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dasar.
Bappeda mengingatkan keberhasilan program penurunan stunting ukurannya tidak dari besarnya anggaran yang habis dalam dokumen perencanaan. Ukuran utama keberhasilan tetap terletak pada manfaat nyata yangkeluarga sasaran rasakan.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang direncanakan tidak hanya baik di atas kertas. Tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan,” tegasnya. (*)
