Search Results for: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
-
Pemerintahan
Pemerintah Kota Mataram Buka 583 Formasi PPPK 2024
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), membuka 583 formasi Pegawai Pemerintah…
Read More » Pemkot Bima Telusuri Oknum Pegawai Honorer Diduga Terlibat Kegiatan Politik Praktis
Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, akan melakukan penelusuran terhadap sejumlah pegawai honorer lingkup Pemkot Bima atas dugaan…
Read More »-
Kota Bima
Tempati Posisi Pertama Belanja Pegawai Tertinggi, Begini Tanggapan Pemkot Bima
Kota Bima (NTBSatu) – Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah…
Read More » -
BERITA NASIONAL
Pemerintah Mulai Bagikan THR, Beberapa Jabatan Ini Tidak Kebagian
Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah mulai membagikan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif pada H-10…
Read More » -
Pemerintahan
Rekrutmen CASN 2024 Segera Dibuka, Pemerintah Alokasikan 22 Persen untuk Tenaga Pendidikan di Daerah
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 22 persen kuota CPNS atau PPPK akan dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah dengan total kebutuhan…
Read More » -
ISU SENTRAL
Keterbatasan Anggaran Jadi Alasan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB Ajukan Formasi PPPK dengan Jumlah Sedikit
Mataram (NTBSatu) – Batas akhir pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu pada tanggal 31 Januari. Namun sejumlah daerah…
Read More » -
Pemerintahan
DPR Usulkan Honorer dengan Masa Kerja 5 Tahun Diangkat PPPK Tanpa Tes
Mataram (NTBSatu) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan, tenaga honorer yang sudah mengabdi selama 5…
Read More » -
Kota Mataram
BKN Kota Mataram Diduga Halangi Kerja Wartawan, Dewan: Apa yang Ditutupi?
Mataram (NTB Satu) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menyoroti tindakan oknum petugas keamanan Badan Kepegawaian Negara (BKN)…
Read More » -
Pendidikan
FSGI NTB Dorong Pemerintah Lakukan Pendataan Valid Guru Honorer agar Tidak Timbul Kerugian
Mataram (NTBSatu) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB turut berkomentar mengenai penghapusan guru honorer imbas dari Undang-Undang Nomor 20…
Read More » -
Pendidikan
Penarikan Guru ASN Perlihatkan Ketidakberpihakkan Pemerintah kepada Sekolah Swasta
Mataram (NTB Satu) – Rencana penarikan guru berstatus ASN yang diperbantukan pada sekolah swasta di NTB, direspons oleh Ketua Forum…
Read More »