Mataram (NTBSatu) – Proses hukum Direktur Utama PT Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul Hadi sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram. Kasus ini jadi antiklimaks bermasalahnya tata kelola bisnis di internal, sejak embrio perusahaan daerah ini berdiri tahun 1957 silam. Benarkah lini bisnisnya terus merugi?
—————————————————
Salah satu prusahaan daerah Provinsi NTB ini tak henti hentinya dirundung persoalan. Padahal saat bersamaan, sedang berusaha bangkit para periode Samsul Hadi.
Sisi lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Gerbang NTB Emas (GNE) terus menggelinding. Dan isu yang bergulir akan berlangsung pekan depan. Sebelumnya, Pemprov NTB meminta agar RUPS dapat terselenggara Juni lalu.
Pemprov akan melakukan evaluasi terkait dengan kinerja perusahaan, sekaligus pergantian top level manajemen PT GNE.
Pergantian perlu dilakukan lantaran masa jabatan jajaran Direktur Eksekutif akan berakhir Juni ini.
Dirut Tersandung Kasus
Selain itu, juga imbas dari penetapan Direktur Utamanya, Samsul Hadi yang menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Samsul Hadi tersandung kasus penyalahgunaan izin penyediaan air bersih di kawasan Gili Trawangan dan Gili Meno, bersama dengan PT Berkah Air Laut (BAL) selaku pihak ketiga.
Perusahaannya terungkap menerima keuntungan sebesar Rp1,25 miliar, dari aktivitas eksplorasi air tanah ilegal itu.
Dengan adanya peristiwa tersebut, Pemerintah Provinsi NTB kemudian menunjuk Ichanul Wathoni, yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional, kini mengisi posisi Plh Direktur Utama PT GNE.
Kepada NTBSatu, Ichan mengatakan usai terjadi sedikit hambatan di internalnya, perusahaan tetap berdiri tegak menjalankan operasional dengan sebaik mungkin. Ia meminta publik memahami situasi psikologi internalnya yang sempat terguncang dampak penetapan tersangka direktur sebelumnya.
“Harusnya semua orang pahami bagaimana situasi kebatinan kami saat ini. Setelah apa yang dialami Direktur kami. Tapi apapun itu, kami tetap terus melakukan pembenahan. Ini momen kami terus melakukan perbaikan,” jawabnya.
Kini ia bersama seluruh jajaran PT GNE sedang mempersiapkan segala hal untuk kelancaran RUPS nanti.
Mulai dari laporan terkait core bisnis, keuangan, tata kelola serta permasalahan yang muncul untuk nantinya hanya akan ia jelaskan kepada pemegang saham. Dalam hal ini Gubernur NTB.
“Berdasarkan hasil Audit dari KAP (Kantor Akuntan Publik) nilainya baik,” ungkap Ichan, Kamis kemarin.
Investasi Jadi beban
PT GNE NTB melakukan improvisasi dengan mengembangkan lini bisnis. GNE kemudian menjadi perusahaan induk atau holding company untuk lima anak usaha. di antaranya PT Gemilang NTB Emas untuk bidang alat berat, konstruksi, property, PT. Mahadesa Gerbang NTB Emas membidangi perdagangan umum dan retail.
Selanjutnya, PT. Generasi NTB Emas, bidang man power atau pengembangan sumber daya tenaga kerja, PT. Cahaya Ramadhan Gemilang bidang perdagangan kayu, CV. Gema NTB Emas untuk sektor agrobisnis, komoditi lokal. Terakhir, CV. Global NTB Emas membidangi material dan bahan bangunan.
Perusahaan tersebut mengelola 10 lini bisnis. Di antaranya ada 6 sektor yakni Manufaktur, Perdagum, Konstruksi, Properti, Agribisnis, dan Tenaga Kerja. Lalu menjalankan usaha Olahan kayu, Spandek dan baja ringan, Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).
Masalah mulai ketika PT GNE menerima penyertaan modal dari Pemprov NTB sebesar Rp55 Miliar sampai Rp100 Miliar. Namun masalah bergulir setelah perusahaan teken kontrak dengan McKinley Investment, investor asing untuk pengelolaan SPAM.
Ternyata, berdasarkan rapat kerja anggaran dengan Biro Perekonomian Setda NTB pada Desember 2023 lalu, terungkap PT GNE belum menerima deviden sejak tahun 2022 sebesar Rp2,4 miliar.
Investiasi Puluhan Miliar
Selain itu, PT GNE mengucurkan total nilai investasi untuk sektor bisnis ini, kabarnya mencapai Rp27 Miliar hingga Rp30 Miliar. Namun dengan investasi sebesar itu, beberapa di antaranya mengalami kerugian.
Salah satu detailing dari program itu, program Mahadesa TDC (Trade and Distribution Centre) dengan nilai investasi Rp5 Miliar. Visinya, menjadikan desa sebagai pusat perdagangan dan bekerja sama dengan Bumdes setempat. Tahun 2020 lalu, klaim program ini baru meraup untung Rp1,5 Miliar.
Lain bisnis lain adalah perdagangan kayu olahan, juga dengan nilai investasi Rp5 miliar. CV. Global NTB Emas menggerakkan operasional bisnis ini, membidangi material dan bahan bangunan. Tahun 2021 lalu, anak perusahaan ini mengekspor kayu Sonokeling ke China dengan target nilai ekspor Rp10 Miliar.
Kerugian paling besar pada investasi material dan bahan bangunan yang pada CV. Global NTB Emas. Yakni menjadi penyuplai batu split atau crushed stone, kerjasama dengan PT. Kaltimex Energi.
Salah proyek berupa suplai material ke kawasan Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah. Namun informasi NTBSatu, terjadi konflik yang berdampak menghilangnya pengusaha. Sehingga PT GNE kehilangan investasi sekitar Rp4 Miliar.
NTBSatu menerima informasi, bahwa ada pinjaman atau utang perusahaan yang nilainya mencapai puluhan miliar dan belum ter-recovery. Faktor masalahnya, akibat beberapa unit usaha yang jadi beban hutang investasi.
Akan Disampaikan saat RUPS
Menanggapi polemik usaha dan utang yang wairsan sejumlah sektor bisnis itu, Ichanul Wathoni menanyakan balik sumber informasi. “Dapat info darimana soal hutang?,” tanyanya.
Ichan – sapaannya – tak ingin menanggapi lebih jauh soal nilai investasi dan perkembangannya. Saat ini fokusnya melakukan pembenahan dan menyiapkan pelaporan kepada angkutan publik. “Nanti angkuntan publik yang akan melakukan audit. Apa hasilnya, kami evaluasi,” jelasnya.
Kemudian laporan itu akan tersampaikan saat RUPS yang akan segera terlaksana. Pada forum itulah jajaran direksi akan membuka semua pembukuan dan keuangan PT GNE. “Setelah itu, kami akan buka ke publik. Toh ini kan dokumen publik, tidak termasuk (informasi) pengecualian,” jelasnya.
RUPS memang akan menjadi penentu nasib jajaran Direksi dan manajemen PT GNE. Tak pelak, mereka harap harap cemas akibat molornya RUPS, padahal jabatan sudah berakhir Juni. Belum lagi pergantian jabatan pemegang saham dari Lalu Gita Ariadi kepada Hassanudin.
Namun molornya RUPS ini juga andil perisapan manajemen PT GNE yang belum tuntas. Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, H Wirajaya Kusuma membenarkan situasi ini. Namun ia optimis, momen itu akan segera terlaksana pekan depan di bawah kendali Pj. Gubernur NTB Hassanudin.
“Insya Allah, Minggu depan RUPS GNE,” ujar Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, H Wirajaya Kusuma, pada NTBSatu, Kamis, 4 Juli 2024.
Melihat sejarahnya, Pemerintah membuat Departemen Perindustrian dengan membentuk Induk Pande Besi Lombok, di Mataram tahun 1957.
Lalu berubah nama menjadi perusahaan negara perindustrian rakyat (PNPR) Wisaya Yasa tahun 1961 dan menjalankan tugas sebagai Perusahaan daerah tingkat 1 unit logam tujuh tahun setelahnya.
Tahun 1980 silam, entitas ini berstatus otonomi dengan nama PD Wisaya Yasa. Dan akhirnya resmi menjadi PT GNE berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2006.
Setoran PT GNE Paling Rendah
Kehadiran GNE dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. GNE merupakan salah satu dari tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pengelolannya oleh Pemprov NTB sebagai pemegang saham utama.
Enam lainnya adalah Bank NTB Syariah, PT BPR NTB NTB, PT Daerah Mandiri Bersaing, PT Suara Nusa Media Pratama, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jam Krida.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, GNE menyumbangkan persentase penerimaan yang paling kecil, di antara BUMD lainnya pada tahun anggaran 2023.
GNE juga menunjukkan penurunan laba dalam rentang periode tiga tahun terakhir.
Perusda ini mencatatkan laba atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp1,2 miliar dan mampu mencapai 100 persen nominal yang menjadi target pada tahun 2021.
Tahun selanjutnya, laba yang ada menurun menjadi Rp 1,1 miliar. Atau sekitar 36,67 persen dari target Rp3 miliar.
Kemudian pada 2023 kemarin, GNE membagikan keuntungan dari investasi proyek pembangunan Rp403,23 juta atau hanya sebesar 28,74 persen dari target Rp1,4 miliar.
Saat ini, yang menjadi perhatian publik belakang ini, terkait Proyek SPAM Regional Pulau Lombok yang terselenggara melalui proses KPBU dan B to B Proyek Pengolahan dan Penyediaan Air Bersih dengan metode SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) oleh jaringan PDAM.
Sayangnya, proyek yang bertujuan untuk menunjang ketersediaan air bersih di daerah yang sulit terjangkau. Salah satunya Kawasan Gili itu tersangkut kasus penyalahgunaan izin dan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk sektor perizinan. (RED/STA)
