Mataram (NTB Satu) – Protes pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan aliansi mahasiswa dan masyarakat Monta Dalam, Kabupaten Bma berbuntut panjang. Blokade jalan yang berlangsung selama empat hari berturut-turut demi menagih komitmen Pemkab Bima dan Pemprov NTB, berakhir setelah Polres Bima bersama TNI membubarkan paksa dan mengamankan 10 orang demonstran, Kamis 12 Mei 2022.
Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM), menyesalkan berlangsung aksi pemblokiran jalan selama berhari-hari. HMDM menilai pemerintah dan kepolisian daerah seharusnya bisa mencegah protes tidak berkepanjangan, apalagi sampai ada penangkapan massa aksi.
“Menjadi tugas dan tanggungjawab Pemkab Bima dan Pemprov NTB memperbaiki infrastruktur yang sesuai kewenangannya. Pemblokiran jalan itu berlangsung karena demonstran tidak mendapatkan respon yang masuk akal dan komitmen membenahi infrastruktur yang ada di Kecamatan Monta,” ujar Ketua Umum HMDM, Ashabul Sahid melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 14 Mei 2022.
Sahid menerangkan, tumpulnya komunikasi antara demonstran, Pemkab Bima, Pemprov NTB dan Polres Bima menjadikan protes itu memanjang dan mengarah pada instabilitas daerah.
“Mengapa harus demonstrasi?, jika pemerintah terkait mau untuk terjun ke masyarakat. Ini menandakan dialog dan upaya menyerap aspirasi dari masyrakat tidak dijalankan, yang membuat kondisi selalu seperti ini. Demo dulu, blokir jalan dulu, dan tangkap demonstran baru ada pembicaraan solusi memujudkan tuntutan masyarakat,” sentilnya.
Lebih lanjut, dia menyerukan Pemerintah untuk serius membangun daerah melalui kebijakan publik yang yang partisipatif dan responsif.
“Kami dari HMDM mendukung gerakan moral yang diperjuangkan mahasiswa dan masyarakat. Keadilan infrastruktur itu hak dasar masyarkat yang harus dipenuhi Pemerintah,” tegasnya.
Sahid menambahkan, bahwa 10 demonstran yang ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan harus dibebaskan. Dia juga menyerukan kepada semua orang untuk mengawal kasus tersebut.
“Mereka pejuang yang mencintai tanah kelahirannya. Mereka ingin daerahnya diperhatikan Pemerintah. Mereka bukan kriminal. Meski pemblokiran jalan itu tidak sesuai aturan, namun itu dilakukan semata-mata karena ingin mendapatkan perlakuan adil dari Pemerintah. Kita harus atensi ini secara bersama-sama,” pungkasnya. (r)
