Mataram (NTBSatu) – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan rencana spesifikasi rumah yang akan diperoleh peserta program Tapera.
Program Tapera akan lebih fokus pada pembangunan hunian vertikal atau rumah susun dibandingkan rumah tapak.
Melansir dari Merdeka.com, Heru menjelaskan bahwa alasan di balik pemilihan rumah susun adalah harga tanah yang lebih terjangkau dibandingkan rumah tapak.
“Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersediaan lokasi,” kata Heru.
Dengan demikian, pihaknya merasa kesulitan untuk mewujudkan rumah tapak bagi para peserta program.
Dia menambahkan bahwa salah satu kendala besar yang dihadapi oleh pemerintah maupun pengembang properti saat ini adalah membiasakan masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal.
“Ke depan, mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Sosok Mantan Panglima TNI Try Sutrisno Pengusul Wapres Gibran Diganti
- Mutasi Pejabat Ditunda, Komunikasi Elite Pemprov NTB Dipertanyakan
- Netizen Lancarkan “Serangan” setelah Mobil Damkar Diminta Bayar Parkir saat Bertugas
- Ratusan Mahasiswa Tamsis Bima Bakal Diwisuda, Ada yang Lulus Hanya 3,5 Tahun
- Wagub NTB Umi Dinda Klarifikasi Penundaan Mutasi: Terkendala Rekomendasi Kemendagri
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, turut menambahkan bahwa lokasi rumah bagi penerima Tapera akan diupayakan berada sekitar satu jam dari lokasi kerja.
Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera.
“Tentunya kita ingin agar masyarakat bisa bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang terjangkau, katakan satu jam dari tempat kerja,” ujar Herry.
Herry melanjutkan bahwa pemilihan lokasi rumah untuk Tapera yang berjarak hanya sekitar satu jam dari lokasi kerja mempertimbangkan tren urbanisasi, di mana mayoritas tempat bekerja saat ini berada di wilayah perkotaan.
Namun, ia mengakui bahwa saat ini pemerintah kesulitan untuk mencari lokasi perumahan di sekitar kota besar seperti Jakarta.
Hingga saat ini, Herry masih enggan menyebutkan lokasi pasti perumahan yang akan digunakan untuk penerima manfaat Tapera. (WIL)
