Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memastikan belum ada rencana pemangkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah upaya efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan rasionalisasi belanja pegawai.
“Kita belum ada terima surat resmi mengenai itu dari pusat. Surat tentang efisiensi ini hingga pemangkasan,” ujarnya kepada NTBSatu pada Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menyebutkan, jumlah PPPK di Lombok Timur saat ini cukup besar mencapai 10.998 PPPK paruh waktu. Sementara itu, untuk PPPK penuh waktu berada di angka sekitar 4.000 orang.
Meski demikian, Juaini memastikan belum ada langkah atau agenda dari kepala daerah untuk melakukan pengurangan pegawai.
“Terkait dengan itu tidak ada agenda dari kepala daerah sejauh ini. Kami masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Ia menegaskan, selama belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat, tidak akan ada pemangkasan PPPK di Kabupaten Lombok Timur.
“Artinya kalau belum ada rasionalisasi dari pusat, jadi kami jamin di Kabupaten Lombok Timur itu tidak ada pemangkasan PPPK,” tegasnya.
WFH Jadi Opsi Efisiensi
Sebagai langkah alternatif menghadapi tekanan efisiensi anggaran, Pemkab Lombok Timur justru memilih kebijakan non-struktural, salah satunya dengan menerapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur.
Menurut Juaini, kebijakan tersebut bertujuan menekan belanja operasional terutama penggunaan listrik, air, dan kebutuhan kantor lainnya.
“Dari itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ada program work from home (WFH) untuk menekan penggunaan atau belanja air, listrik, dan hal lainnya,” jelasnya.
Ia menyebut, langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi dan pengendalian anggaran di tengah situasi fiskal yang sedang mengalami tekanan.
“Langkah itu termasuk untuk menekan penggunaan energi dan anggaran berlebih di situasi krisis saat ini,” pungkasnya. (Alwi)
