Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), di Sumbawa menghentikan operasionalnya. Penghentian layanan itu diduga berkaitan dengan belum cairnya dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini menyebabkan ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa terancam kehilangan akses program MBG.
Hal ini juga memicu kekhawatiran karena program MBG menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Akibatnya, ribuan penerima manfaat kini harus menunggu kepastian kelanjutan layanan.
Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi, mengaku belum menerima laporan pemberitahuan resmi dari BGN terkait penghentian operasional dua SPPG tersebut.
“Belum ada surat resmi yang masuk ke pemerintah daerah,” ujar Rusmayadi, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurutnya, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi dari BGN sebelum menentukan langkah penanganan. Sebab, hingga kini belum ada keterangan yang menjelaskan penyebab pasti terhentinya layanan.
“Kami masih menunggu penjelasan resmi dari BGN terkait persoalan ini,” katanya.
Meski belum mengantongi data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, Rusmayadi memastikan penghentian operasional dua SPPG tersebut berimbas langsung pada pelayanan MBG bagi siswa.
“Dua SPPG berhenti beroperasi. Tentu pelayanan kepada penerima manfaat ikut terganggu,” tegasnya.
Ribuan Sisw Terdampak
Ia memperkirakan jumlah siswa yang terdampak mencapai ribuan orang. Pasalnya, satu SPPG melayani lebih dari seribu penerima manfaat setiap hari.
“Kalau satu SPPG melayani lebih dari seribu penerima manfaat dan ada dua yang berhenti, maka jumlah siswa yang terdampak pasti mencapai ribuan,” jelasnya.
Selain itu, Rusmayadi menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian serius. Semakin lama layanan terhenti, semakin besar dampaknya terhadap siswa yang selama ini mengandalkan program MBG. Karena itu, ia mendesak BGN segera memberikan kejelasan sekaligus solusi agar operasional SPPG kembali normal.
“Kami berharap BGN segera memberikan kepastian dan solusi atas persoalan ini,” ujarnya.
Jika kendala utama berkaitan dengan realisasi anggaran, Rusmayadi meminta proses pencairan dana segera dituntaskan. Dengan begitu, layanan MBG dapat kembali berjalan dan kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi.
“Kalau persoalannya anggaran, maka proses pencairannya harus segera diselesaikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan keterlambatan penanganan bukan hanya menghambat program pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
“Kasihan masyarakat yang belum menerima manfaat program ini,” pungkasnya.
Terhentinya dua dapur MBG tersebut kini menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan gizi ribuan siswa. Karena itu, publik menunggu langkah cepat BGN agar layanan kembali berjalan dan hak penerima manfaat tetap terpenuhi. (*)
