Mataram (NTBSatu) – Kepala Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Slamet Riadi, memprotes keras pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Slamet mengaku, menemukan adanya tanda pengurangan porsi makanan. Selain itu, ketidaksesuaian anggaran riil dengan jumlah yang kelompok sasaran terima, seperti ibu hamil dan anak balita.
Slamet Riadi menekankan, pentingnya pengawasan dari pemerintah, untuk menjalankan program tersebut. “Saya sebagai pemerintah juga berhak memiliki kewajiban dalam mengawasi dan menjalankan program MBG. Program Bapak Presiden Prabowo, dalam hal ini MBG,” ujarnya mengutip akun Facebook Dneq Rebe, Kamis, 18 Juni 2026.
Temuan Pengurangan Porsi Komoditas
Slamet mengaku, menemukan jatah makanan untuk balita di lapangan tidak sesuai dengan standar kelayakan. Ia menduga pengelola menghilangkan komponen penting seperti telur, dan hanya membagikan barang dalam jumlah minimal, yang mengecilkan hak penerima manfaat.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa dalih operasional memasak tidak boleh sebagai alasan bagi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) memotong kualitas gizi anak-anak.
“Jangan bermain dengan dalil ‘Kami capek masak’. Kan Anda digaji! Kami tidak ingin dibentur oleh pengelola MBG,” tegasnya.
Selanjutnya, Slamet mengalkulasi adanya selisih harga sekitar Rp2 ribu per porsi dari total anggaran yang seharusnya bergulir utuh di masyarakat. Jika akumulasi selisih tersebut ada setiap hari pada ribuan penerima manfaat, potensi kerugian negara dan penurunan kualitas gizi anak akan sangat besar.
Desakan Transparansi dan Aturan Distribusi
Selain persoalan porsi, mekanisme penyaluran bantuan juga memicu kritik, karena pengelola kerap melakukan sistem rapel atau penggabungan.
Berdasarkan konfirmasi dengan pengurus SPPG setempat, Slamet menyebut aturan teknis sebenarnya tidak memperbolehkan sistem rapel. Apalagi jika terus berlangsung untuk jangka panjang, karena bisa menurunkan kesegaran dan mutu makanan untuk warga.
Selanjutnya, ia membandingkan pengelolaan di wilayah lain yang mampu menyalurkan jatah makanan hingga empat kali seminggu. Bahkan ada yang menyalurkan setiap hari tanpa kendala operasional yang berarti.
“Ini kan meraup keuntungan dan itu kerugian negara, sehingga enggak nyampai sasarannya kepada warga masyarakat,” sambungnya.
Melalui pengawasan ini, Slamet Riadi mendesak jajaran pengawas di tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga pusat untuk turun tangan. Harus ada pembenahan sistem tata kelola. Ia menilai, langkah evaluasi total sangat penting agar MBG berjalan tepat sasaran dan tanpa ruang manipulasi tingkat bawah.(*)
