Mataram (NTB Satu) – Meski tahapan kampanye Pemilu 2024 belum dimulai, namun sudah banyak baliho dan spanduk Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) yang bertebaran di sejumlah tempat. Alat Peraga Kampanye (APK) itu sudah banyak terpasang, umumnya di pinggir jalan.
Atas dasar itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB memasifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, terkait APK yang dipasang Bakal Calon peserta Pemilu 2024 sebelum mulai masa kampanye.
Berita Terkini:
- Tak Sekadar Ganti Nama, Dewan Minta Pengurus Baru Bank NTB Syariah Perkuat Keamanan Digital
- Dewan Nilai Realisasi Belanja APBD NTB 2025 Tidak Normal
- Ratusan Juta Uang Pelanggan PDAM Lotim Diduga Ditilep Pegawai Sendiri
- Banjir Rob Landa Pesisir Mataram, BPBD Pasang Tanggul Darurat Cegah Susulan
“Melihat ada banyak Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang sebenarnya masuk kategori APK, karena di situ ada unsur citra dirinya terpenuhi, kemudian ada ajakan untuk mencoblos. Terkait hal itu kita sudah mengimbau kepada partai politik untuk mengikuti aturan APS,” kata Ketua Bawaslu NTB, Itratip, Senin, 11 September 2023.
Itratip juga mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pengawasan terhadap Parpol atau Bacaleg yang ngotot memasang APK sebelum waktunya.
