Mataram (NTBSatu) – Ketua Gelora NTB Lalu Pahrurrozi mendorong agar Presidential Threshold 20 persen bisa dihapus di Pilpres mendatang. Hal ini sebagai respons dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghapuskan Parlementary Threshold (PT) sebesar 4 persen.
“Keputusan MK untuk menghapuskan ambang batas 4 persen patut dipuji. Harapan kami ke depan, presidensial treshold 20 persen juga bisa dihapus, apalagi Pilpres dan Pilegnya dilaksanakan serentak,” Jelasnya kepada NTBSatu Selasa, 5 Maret 2024.
Ojhie sapaan akrabnya melihat, pada pemilu 2019 ada sekitar 13,6 juta suara yang mubazir dan terbuang akibat ambang batas PT 4 persen. Jumlah suara itu menurutnya, lebih besar dari 5 partai lainnya yang lolos PT pada 2019.
Berita Terkini:
- Anggota DPRD NTB Soroti IUP 18.500 Hektare Milik Prajogo: Tak Bermanfaat Bagi Masyarakat Lokal
- Pj. Gubernur NTB Dampingi Wamendagri Serahkan KTP untuk Siswa SMAN 1 Mataram Berumur 17 Tahun
- Pj. Gubernur Dampingi Wamendagri Bima Arya Kunjungi IPDN Kampus NTB
- Ekonomi NTB Alami Pertumbuhan dari Tahun ke Tahun
Sehingga Partai Gelora juga memandang agar mendesak diperlukan perbaikan sistem pemilu yakni dengan mengubah teknis pemilihan pemilu yang menggunakan paku dan kertas (manual) dengan aplikasi teknologi yang maju dan “auditable”.
“Pemanfaatan paku dan kertas dalam Pemilu rentan dimanipulasi. Kita saksikan perhitungan yang semestinya sederhana di desa dan kecamatan menjadi rumit dan berbelit-belit karena perhitungan manual dari mode coblosan, rentan dimanipulasi oleh berbagai aktor politik di lapangan,” ungkapnya.
Kemudian, ia mendorong agar mengganti sistem proporsional dengan sistem distrik. Agar hubungan emosional antara caleg dengan pemilihnya lebih kuat.
