Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Golkar dan Demokrat Tegaskan Hak Prerogatif Presiden
Jakarta (NTBSatu) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menyusul terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, urusan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Golkar konsisten, urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden, baik soal waktu, cakupan, alasan, maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji dalam keterangan resminya, Kamis, 29 Januari 2026.
Senada, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, pergantian menteri maupun wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman.
“Silakan jika itu kebutuhan presiden,” sambungnya.
