Mataram (NTBSatu) – Advokat senior NTB, Muhammad Ikhwan atau yang akrab disapa Iwan Slenk mendukung langkah audit investigasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Ia menilai, audit yang komprehensif dan berbasis data valid menjadi fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat akuntabilitas keuangan daerah. Menurut Iwan, proses audit dapat diibaratkan seperti tindakan medis yang harus diawali dengan diagnosis yang tepat sebelum menentukan langkah pengobatan.
“Seperti penyakit, kita tidak bisa langsung memberi obat tanpa mengetahui diagnosanya. Dalam konteks pemerintahan, audit adalah proses diagnosis itu. Dari sanalah kita tahu titik nol persoalan, sehingga langkah perbaikan bisa tepat sasaran,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, auditor memiliki peran penting layaknya dokter yang menentukan langkah penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Jika temuannya adalah sistem yang lemah, maka treatment-nya adalah perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti secara hukum. Semua itu bergantung pada validitas laporan keuangan,” katanya.
Iwan menegaskan, audit investigatif tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan. Tetapi menjadi instrumen untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia menyebutkan, langkah ini penting untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, kecurangan, hingga indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Audit menyeluruh ini harus dimaknai sebagai upaya serius untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar formalitas. Pemerintah daerah perlu berani membuka seluruh data, terutama pada pos anggaran berisiko tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar hasil audit tidak berhenti pada laporan semata, melainkan ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh OPD.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan harus menjadi pedoman nyata dalam pembenahan tata kelola. Jangan sampai audit hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi. Di sinilah komitmen pimpinan daerah diuji,” katanya.
Menurut Iwan, dengan diagnosis audit yang akurat, pemerintah daerah akan mampu merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap, momentum audit ini menjadi titik balik dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas keuangan di NTB.
“Pada akhirnya, tujuan besar kita adalah memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Audit yang jujur dan menyeluruh adalah pintu masuk menuju pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Komisaris PT GNE ini juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, atas komitmennya dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah dan reformasi birokrasi.
Menurutnya, audit investigatif yang dilakukan saat ini mencerminkan keberanian dan keseriusan pimpinan daerah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Komitmen gubernur patut diapresiasi. Ini bukan langkah mudah karena menyentuh langsung jantung birokrasi dan pengelolaan anggaran. Di situlah letak kepemimpinan yang berani membuka, mengevaluasi, dan memperbaiki,” tegasnya.
Ia pun berharap momentum tersebut diiringi dengan penguatan integritas aparatur sipil negara di seluruh OPD.
“Perbaikan tata kelola keuangan harus sejalan dengan perbaikan etos kerja birokrasi. Dengan kepemimpinan yang kuat dan konsisten, saya optimistis Pemprov NTB bisa menjadi contoh pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya. (*)
