Mataram (NTB Satu) – Masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Setelah itu, untuk mengisi kekosongan kursi gubernur tersebut nantinya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pj Gubernur NTB akan bertugas hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Untuk menjadi penjabat gubernur, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu sesuai dengan pasal 210 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur syarat utama Penjabat. Bagi Penjabat Gubernur harus pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I).
Baca Juga:
- Lagi, Warga Gotong Jenazah Lewat Jalan Rusak Desa Batu Jangkih Lombok Tengah
- Dermaga Ai Bari Siap Dongkrak KEK Samota, Akses Jalan dan Jembatan Segera Dibangun
- Bupati Lotim Irit Bicara soal Sengketa Pemda dengan PT NSL di Dermaga Labuhan Haji
- Sidang Praperadilan Kasus Dana “Siluman”, IJU dan Hamdan Minta Dibebaskan
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 210 ayat 10.
