Mantan Dirut RSUD di Dompu Gugat Bupati karena Dimutasi ke Puskesmas

Mataram (NTB Satu) - Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Dompu, H. Kader Jaelani. Gugatan itu dilakukan karena mutasi ketiganya dinilai janggal dan melanggar ketentuan ASN. Salah satu penggugat adalah Dr. Husni Mubarak. Dia dimutasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manggelewa menjadi dokter Puskesmas Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Dompu. Gugatannya terdaftar dengan Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR. Tertanggal 12 Juli 2023. Saat yang sama, Soni Sukarno yang dimutasi dari Auditor Ahli Muda Kantor Inspektorat ke Kasi Bina Potensi Masyarakat Dinas POL PP. Baca Juga: Kemudian, Zaeruddin, dari Kepala Kelurahan Bali I dimutasi ke Kasubag Program Pelaporan dan Keuangan Dinas POL PP, juga melakukan gugatan. Kuasa hukum ketiga pemohon, Yan Mangandar, SH.,MH menilai, mutasi ketiga ASN tersebut bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Karena tidak memperhatikan kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, perpindahan dan pengembangan karier, dan kebutuhan organisasi. "Sehingga menghambat karier dan turun kelas jabatan. Akibatnya, hilangnya kesempatan bagi ketiganya untuk kenaikan pangkat atau golongan yang berkesinambungan," jelas Yan, Kamis, 20 Juli 2023. Padahal, sambung Yan, para penggugat telah bekerja secara baik di bidangnya dan memiliki prestasi. Dokter Husni, misalnya, dia sukses mengubah status Rumah Sakit Pratama Manggelewa yang saat itu fasilitasnya setingkat puskesmas, menjadi RSUD Manggelewa. Baca Juga: "Bahkan hal ini dibanggakan oleh Bupati Dompu ketika sambutan di khutbah Idul Fitri tahun 2022 lalu," ucapnya. Selanjutnya, Soni Sukarno. Sebagai auditor, dia diketahui banyak menyelamatkan keuangan negara dan daerah dari kasus korupsi. Menurut Yan, perpindahan Soni ke Dinas Pol PP sangatlah mengherankan. Karena berdasarkan edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tenaga ahli auditor di daerah masih sangat kurang. Terakhir Zurraidin, SE berhasil menjadikan Kelurahan Bali I menjadi kampung Anti Narkoba Tingkat Nasional. "Padahal sebelumnya, Kelurahan Bali I dikenal sebagai kampung yang banyak kasus peredaran narkoba," katanya. Sikap tidak profesional dan tidak cermat yang ditunjukkan Bupati Dompu dalam mutasi ini, dinilai sangat mengecewakan. Karena tidak hanya berdampak pada karier ketiganya, tetapi berhubungan dengan nama baik di publik. Baca Juga: "Dan menjadi beban pikiran keluarga. Karena disangka melakukan pelanggaran disiplin sehingga dipindah, padahal fakta sebenarnya tidak," tegas Yan. "Seharusnya para penggugat mendapat reward karena selama ini berkinerja baik dan berprestasi. Juga tidak pernah terlibat kegiatan politik praktis ketika masa pilkada," sambungnya. Gugatan ini, lanjut Yan, bukan sebagai bentuk pembangkangan bawahan kepada pimpinan. Tapi sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya ASN. Apabila merasa diperlakukan tidak adil melalui mutasi, dapat menempuh perjuangan melalui gugatan tata usaha negara. Ini juga menjadi evaluasi bagi kepala daerah dan jajarannya agar lebih berhati-hati ketika melakukan mutasi. Perlu mentaati aturan hukum dalam pemindahan penugasan terhadap ASN. Bukan pada like or dislike. Baca Juga: Jika itu terus dilakukan, kata Yan, maka masyarakat yang akan menjadi korban karena penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahliannya. Juga berpotensi buruk terhadap pelayanan publik. Sehingga cita baik Bupati Dompu yang tergambar dalam visi misinya ingin mewujudkan Dompu yang mandiri, sejahtera, unggul dan religius sulit terwujud. Sementara Kadiskes Dompu, Maman, irit bicara saat dikonfirmasi terkait mutasi Dokter Husni Mubarak. "Saya di Dompu. Mungkin hal itu terjadi di Provinsi," jawabnya singkat. (KHN)