Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di NTB Diminta Taat Aturan

Mataram (NTB Satu) – Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Wilayah NTB menggelar Musyawarah Wilayah ke-3, Sabtu, 24 Juni 2023. Dalam musyawarah kali ini, pengurus ABPPTSI NTB akan mengalami pergantian kepengurusan untuk lima tahun ke depan. Diketahui, pada periode sebelumnya 2018 sampai 2023, Ketua ABPPTSI Wilayah NTB adalah, TGH. Hazmi Hamzar. Ia adalah pimpinan Yayasan Maraqitta'limat yang merupakan yayasan yang menaungi Stikes Hamzar Lombok Timur. Dalam proses pergantian kepengurusan tersebut, Ketua Umum Pusat ABPPTSI, Prof. Dr. Thomas Suyatno meminta, agar pengurus yang baru untuk bekerja keras dengan tetap meningkatkan kesatuan. “Dengan percepatan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat, perguruan tinggi swasta harus melakukan refinalisasi dan revitalisasi organisasi. Sehingga pengurus yang akan datang perlu bekerja lebih keras karena ABPPTSI adalah tempat bagi anggota untuk mengadu, mengaduh, dan menangis. Setiap masalah yang dihadapi anggota, harus terus-menerus mendapat perhatian, perlindungan dan penyelamatan,” ungkapnya, Sabtu, 24 Juni 2023. Baca Juga : Belum Kapok Sunat Beasiswa, Sebuah Kampus Swasta di Mataram Dua Kali Dilaporkan Ke Ombudsman Bertambah, Kampus Swasta di Mataram Diduga Sunat Beasiswa Respons Kasus Dugaan Pemotongan Beasiswa di Kampus Swasta, Polda NTB: Silakan Cepat Lapor Ia menyampaikan, begitu banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di NTB yang dinyatakan kurang sehat karena berbagai faktor dan penyebab. “Oleh karena itu, peran, fungsi, dan tugas dari kepengurusan ABPPTSI NTB ke depan harus semakin berinisiatif dan ini memang berat,” jelasnya. Dirinya juga merincikan, ada dua masalah mendesak dalam perguruan tinggi swasta yang perlu dilakukan perbaikan segera oleh pengurus nantinya. Dua masalah tersebut, ungkap Thomas, perbaikannya cukup dengan mentaati peraturan yang ada. “Meskipun cuman menaati peraturan, tetapi yang terjadi adalah itu yang paling berat,” tambahnya. Masalah pertama, peningkatan akreditasi perguruan tinggi swasta di NTB maupun program studi masing-masing. Thomas mengatakan, perlu kerja keras untuk meningkatkan akreditasi dan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan. Baca Juga : Belum Kapok Sunat Beasiswa, Sebuah Kampus Swasta di Mataram Dua Kali Dilaporkan Ke Ombudsman Bertambah, Kampus Swasta di Mataram Diduga Sunat Beasiswa Respons Kasus Dugaan Pemotongan Beasiswa di Kampus Swasta, Polda NTB: Silakan Cepat Lapor “Khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Serta, harus tetap tunduk pada peraturan-peraturan yang lain,” terangnya. Dirinya juga memohon untuk memegang teguh prinsip-prinsip Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi. “Bagi perguruan tinggi swasta yang kurang sehat dan kira-kira tidak berprospek bagus ke depan, saya harap melakukan penggabungan. Penggabungan beberapa perguruan tinggi dengan nama baru, maupun gabungan dengan salah satu nama perguruan tinggi swasta yang sudah ada,” lanjutnya. Thomas juga mengungkapkan, masalah kedua adalah perpajakan dan ini perlu diperhatikan oleh seluruh perguruan tinggi swasta. “Padahal ini sering dilakukan, tetapi karena lalai, akibatnya fatal. Seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi swasta, karena lalai mereka terkenal penalti mencapai Rp100 miliar,” ungkapnya. Baca Juga : Belum Kapok Sunat Beasiswa, Sebuah Kampus Swasta di Mataram Dua Kali Dilaporkan Ke Ombudsman Bertambah, Kampus Swasta di Mataram Diduga Sunat Beasiswa Respons Kasus Dugaan Pemotongan Beasiswa di Kampus Swasta, Polda NTB: Silakan Cepat Lapor Maka, ia meminta agar para pengurus yayasan dan pihak perguruan tinggi untuk membaca kembali peraturan perundangan-perundangan perpajakan. “Terutama peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan harmonisasi perpajakan. Sehingga penalti tersebut tidak terjadi kepada perguruan tinggi di NTB,” mintanya. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, (Dirjen Diktiristek), Prof. Nizam berharap, penyelenggara perguruan tinggi swasta untuk memperbaiki tata kelolanya menjadi baik. “Ini berkaitan dengan pemberitaan penutupan kampus-kampus pada beberapa waktu lalu. Jadi saya harap tidak ada lagi yang seperti itu. Jangan sampai perguruan tinggi yang sudah bagus, memiliki banyak mahasiswa dan dipercaya, tetapi karena tata kelola yayasannya kurang baik, maka akan berdampak buruk. Maka, bangun tata kelola yang sehat dalam yayasan dan perguruan tingginya, serta taat pada aturan,” pungkasnya. (JEF) Baca Juga : Belum Kapok Sunat Beasiswa, Sebuah Kampus Swasta di Mataram Dua Kali Dilaporkan Ke Ombudsman Bertambah, Kampus Swasta di Mataram Diduga Sunat Beasiswa Respons Kasus Dugaan Pemotongan Beasiswa di Kampus Swasta, Polda NTB: Silakan Cepat Lapor