Mataram (NTBSatu) – Pihak Istana membenarkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 2,5 jam di Istana, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan kabar tersebut. Ia menyampaikan dalam pertemuan tersebut Gibran mengutarakan niat untuk mengundurkan diri.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” katanya pada Selasa, 10 November 2026.
Peran Presiden dan MPR
Pernyataan Mensesneg memicu perhatian publik mengenai mekanisme hukum ketatanegaraan Indonesia. Banyak kalangan juga mempertanyakan figur yang berhak mengisi posisi tersebut saat kekosongan wakil presiden terjadi akibat pengunduran diri sukarela ataupun proses pemakzulan.
Aturan konstitusi menegaskan posisi wakil presiden kosong tidak otomatis terisi oleh menteri, ketua partai politik, ataupun figur tunjukan sepihak presiden.
Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan mekanisme pengisian posisi tersebut wajib mengikuti prosedur hukum baku sesuai UUD 1945.
Konstitusi mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden secara rinci melalui UUD 1945. Selanjutnya, aturan ini membagi kewenangan secara tegas antara lembaga kepresidenan dan MPR sebagai pemegang mandat tertinggi penetapan pejabat negara.
Pasal konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.
Presiden memegang kewenangan khusus menyaring serta mengusulkan dua nama calon wakil presiden baru berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang paripurna khusus guna memilih satu kandidat ajuan presiden.
Presiden kehilangan wewenang menunjuk seseorang langsung tanpa melewati forum musyawarah MPR.
Batas Waktu 60 Hari
Konstitusi Republik Indonesia menetapkan batas waktu jelas bagi penyelenggaraan proses penetapan pejabat baru tersebut. MPR menggelar sidang paripurna pemilihan pengganti selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Prosedur ketatanegaraan ini berlaku seragam untuk seluruh kondisi pemicu kekosongan posisi wakil presiden. Ketentuan tersebut mengikat saat wakil presiden mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan sidang pemakzulan, ataupun kehilangan kemampuan menjalankan kewajiban konstitusional dampingan kepala negara. (*)
