Jakarta (NTBSatu) – Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, membantah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN.
Syahganda mengatakan, tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran mengambil langkah tersebut.
Syahganda mulanya mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
“Bahwa Yusril itu mengatakan tidak ada kesempatan untuk PTUN. Artinya itu yang dia (red: Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (red: Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” kata Syahganda mengutip detikcom, Selasa, 10 November 2026 malam.
Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Ia pun menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.
“Sehingga tidak mungkin presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden. Artinya pandangan hukum bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujarnya.
Gibran Klaim Prabowo Sarankan Fight di PTUN
Sebelumnya, Gibran menyebut akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, 10 November 2026.
Sementara itu Yusril sempat menjabarkan logika hukum mengenai perkara ijazah Gibran yang telah diputus MK dan MA. Dia mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
“Dan memang ini sudah tidak bisa apa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” tuturnya.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Direktorat Jenderal Kemeterian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril. (*)
