Oleh: Muhammad Ramadhani – Staf Pengelola PPID Utama Kota Mataram
Belum terlalu lama, Pemerintah Kota Mataram menerima kedatangan Komisi Informasi Provinsi NTB. Kehadiran para komisioner tersebut tentu saja bukan untuk menginterogasi, melainkan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Keterbukaan Publik yang memang selalu rutin dilakukan setiap tahunnya. Dalam pertemuan hangat tersebut, para komisioner menyampaikan berbagai catatan kritis, masukan dan saran strategis agar Pemerintah Kota Mataram bisa melompat lebih tinggi dan dinobatkan sebagai lembaga publik yang masuk kategori “Terinformatif”. Sebuah tantangan yang tentu saja kami sambut dengan tangan terbuka demi pelayanan publik terhadap warga kota yang lebih baik. Bahkan penulis beberapa waktu lalu baru faham, betapa pentingnya soal keterbukaan informasi ini, ada hari “kepo” sedunia : Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 28 September.
Namun, di tengah semangat kami berbenah untuk urusan keterbukaan informasi ini, beberapa hari terakhir, ruang publik nasional kita mendadak gaduh oleh isu yang justru bertolak belakang. Jagat media sosial dan ruang kopi di penjuru negeri tak henti-hentinya membahas isu panas: dugaan penyadapan pejabat negara dan Presiden oleh mantan Kapolri yang mencuat baru-baru ini. Masyarakat pun riuh. Ada yang geram, ada yang menganalisis bak ahli intelijen kelas dunia, dan tidak sedikit pula yang menikmati ini sebagai “infotainment politik” dosis tinggi.
Sebagai institusi yang sehari-hari mengurusi komunikasi dan informasi, penulis melihat fenomena ini dari sudut pandang yang agak menggelitik. Peristiwa ini sejatinya adalah puncak gunung es dari sebuah dinamika sosial yang sangat manusiawi, yang dalam bahasa gaul anak muda hari ini disebut: “Kepo”.
Ya, kepo—keinginan mendalam untuk mengetahui urusan orang lain. Bedanya, jika kepo-nya warga sipil paling banter berujung pada stalking akun Instagram publik figur: politisi, artis pejabat publik atau malah sekedar mengintip akun sang “mantan”, maka kepo-nya level tinggi hingga akhirnya terjadi aksi penyadapan tentu bisa mengguncang stabilitas nasional. Namun, bagi penulis, di balik kegaduhan drama sadap-menyadap ini, ada sebuah pertanyaan mendasar yang wajib kita renungkan bersama sebagai warga sipil: Di mana sebenarnya batas antara hak masyarakat untuk tahu, kewajiban pemerintah untuk terbuka, dan hak negara untuk menjaga rahasianya?
Budaya “Kepo” vs Hak Tahu Warga Negara
Mari kita dudukan perkaranya secara adil dan proporsional. Rasa ingin tahu masyarakat terhadap isu penyadapan ini bukanlah sekadar kepo yang tidak berfaedah. UUD 1945 Pasal 28F dengan tegas menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi, ketika masyarakat ingin tahu “siapa menyadap siapa” atau “apa yang dibicarakan”, itu adalah manifestasi dari hak konstitusional mereka. Masyarakat berhak tahu apakah para pemimpin mereka bekerja dengan benar atau justru sedang terjebak dalam intrik. Masyarakat boleh tahu APBD nya digunakan untuk apa saja, data bantuan sosial, data kamar rumah sakit yang tersedia atau data data lain yang bisa diperoleh dengan cepat, murah dan sederhana.
Di sisi lain, penulis sebagai pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mutlak untuk menjalankan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008—sebagaimana yang sedang dievaluasi oleh Komisi Informasi NTB di Kota Mataram. Pemerintah tidak boleh lagi bekerja dalam ruang gelap gulita bak zaman purba. Transparansi atau keterbukaan adalah menu utama, bukan lagi sekadar hidangan penutup. Bagi penulis dan pemerintah Kota Mataram, keterbukaan bukanlah beban, tetapi cara untuk terus membangun dan kepercayaan (trush) publik. Sekaligus melawan dan mencegah tindakan koruptif.
Namun, di sinilah seninya. Apakah keterbukaan publik berarti masyarakat boleh tahu segalanya? Bisakah ruang kerja pejabat publik: Presiden, Gubernur atau Walikota dipasangi live streaming 24 jam agar publik puas? Tentu saja tidak.
Di sinilah kita harus bijak membelah batas. Antara hak untuk tahu dan kewajiban menjaga kerahasiaan, ada garis demarkasi yang dilindungi oleh hukum. Mari kita bedakan antara rahasia negara, rahasia jabatan dan keterbukaan publik.
Pertama, Rahasia Negara (State Secrecy): Ini adalah benteng pertahanan kita. Informasi mengenai strategi militer, kode intelijen, diplomatik luar negeri, atau detail keamanan presiden bukanlah konsumsi publik. Mengapa? Karena jika informasi ini bocor (atau disadap dan disebarkan), yang terancam bukan sekadar nama baik pejabat, melainkan keselamatan seluruh warga masyarakat. Penyadapan tanpa izin legal terhadap ranah ini adalah tindakan kriminal yang merusak kedaulatan.
Kedua, Rahasia Jabatan (Official Secrecy): Ini berkaitan dengan proses dapur pemerintahan sebelum sebuah kebijakan matang. Misalnya, proses penggodokan anggaran atau nota dinas internal yang masih berupa draf. Publik berhak tahu produk hukum yang sudah sah, namun proses perdebatan internal di balik dapur jabatan sering kali memerlukan ruang privasi agar para pejabat bisa berpikir objektif tanpa tekanan opini publik yang prematur.
Ketiga, Keterbukaan Publik: Ini adalah ruang publik yang wajib dibuka selebar-lebarnya. Penggunaan anggaran daerah, hasil serapan aspirasi, kebijakan pelayanan publik, ketersediaan kamar tidur di Rumah Sakit, progress pelayanan izin usaha, hingga program pengentasan kemiskinan wajib diakses dengan mudah oleh warga—misalnya lewat kanal resmi PPID Kota Mataram, atau PPID Pelaksana di masing masing organisasi perangkat daerah dan lembaga publik yang kini terus kami benahi fiturnya.
Menyadap yang Salah, Melupakan yang Benar
Ironi dari isu penyadapan baru-baru ini adalah sebuah paradoks: ketika informasi yang sifatnya rahasia negara dicoba dikorek secara ilegal melalui penyadapan, informasi yang sifatnya terbuka publik justru kadang malas diakses oleh masyarakat.
Banyak warga yang sangat bersemangat mencari tahu isi rekaman sadapan yang bersifat rahasia, namun giliran diajak membaca Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau draf perda yang dipajang di website pemkot untuk dikritisi, ruang komentarnya sepi senyap.
Penyadapan ilegal, oleh siapapun dan kepada siapapun—terlebih kepada simbol negara seperti Presiden—adalah tindakan usil yang destruktif dan melanggar hukum. Itu bukan bentuk keterbukaan informasi, melainkan pemaksaan informasi secara melanggar hak privasi dan keamanan negara.
Penutup: Menjadi Masyarakat yang “Kepo Konstruktif”
Sebagai penutup, mari kita ubah energi kepo kita menjadi sesuatu yang konstruktif. Isu penyadapan nasional ini harus menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk semakin memperkuat sistem keamanan siber dan menegaskan kembali batasan informasi yang boleh dan tidak boleh keluar.
Bagi warga Kota Mataram, mari tetap menjadi warga yang kepo, tetapi kepo-lah pada tempatnya. Tuntutlah keterbukaan informasi pada aspek transparansi anggaran, kualitas layanan publik di puskesmas atau kelurahan, dan proyek pembangunan kota melalui kanal PPID yang sudah kami sediakan. Masukan dari Komisi Informasi NTB kemarin menjadi bahan bakar kami untuk memastikan hak kepo yang konstitusional ini terlayani dengan prima dan sah secara hukum.
Urusan sadap-menyadap tingkat tinggi biarlah diselesaikan oleh hukum nasional yang berlaku. Tugas kita di daerah sekarang adalah memastikan bahwa keterbukaan informasi publik berjalan di atas relnya: menjaga rahasia yang memang harus dilindungi demi keamanan bersama, dan membuka pintu lebar-lebar untuk informasi yang menyejahterakan warga.
Mari bersama kita kawal keterbukaan publik di Kota Mataram menuju predikat Kota Terinformatif, tanpa harus saling intip, apalagi menyadap di ruang gelap. (*)
