Mataram (NTBSatu) – Anggota kelompok publik figur The Dudas menyampaikan klarifikasi terbuka mengenai kerja sama program mereka dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa, 10 November 2026.
Langkah tegas ini diambil karena isu yang beredar telah menimbulkan keresahan serta berdampak langsung pada kehidupan keluarga mereka. Hal ini sesuai pernyataan dari salah satu anggota The Dudas, Gading Marten.
“Teman-teman, ini jarang banget kita lakuin tapi kita mesti lakuin. Karena banyak banget hal yang mesti diluruskan nih,” ujarnya, mengutip Instagram @dudasminusone pada Rabu, 11 November 2026.
Latar Belakang Program Perjalanan
Kegiatan penjelajahan bermotor untuk mempromosikan UMKM serta pariwisata daerah telah berjalan secara konsisten sejak akhir tahun 2023. Episode perdana dari program dokumenter perjalanan tersebut mulai tayang secara resmi pada bulan Mei 2024.
Hingga saat ini, kegiatan tersebut telah mendatangi 27 kota di berbagai wilayah Indonesia dengan menggandeng puluhan sponsor. Di sisi lain, Ariel Noah menjelaskan identitas asli dari perkumpulan mereka.
“DNA kita dari sejak pertama, dari episode pertama adalah intinya bapak-bapak motoran sambil promosi UMKM setempat, sambil promosiin pariwisata setempat,” lanjutnya.
Seluruh pihak merancang rangkaian perjalanan tersebut untuk mengangkat potensi pariwisata lokal, sekaligus mendorong perekonomian masyarakat sekitar.
Alasan Kerja Sama dan Penjelasan Anggaran
Para narasumber membantah rumor mengenai alokasi dana fantastis hanya untuk pembuatan satu video tunggal. Pihak manajemen Rans memegang penuh seluruh rincian biaya logistik, transportasi, dan manajemen anggaran secara menyeluruh.
Selain itu, Desta juga menjelaskan bentuk kerja sama tersebut menghasilkan banyak konten edukasi secara berkelanjutan, bukan sekadar satu video tunggal.
“Yang masuk ke kita, ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan. Value-nya itu segitu, jadi kayak istilahnya kalau zaman sekarang itu rate card-nya gitu lah,” ujarnya.
Ariel juga menjelaskan memilih kerja sama karena membawa misi edukasi sosialisasi swasembada garam di Pulau Rote untuk menekan angka impor nasional.
“Informasi-informasi seperti itu yang memang dibutuhkan oleh KKP untuk bisa kita amplify ke masyarakat sebetulnya,” ujarnya.
Mereka memasukkan agenda peninjauan langsung kondisi perbatasan di kawasan Natuna guna mendokumentasikan perlindungan nelayan lokal.
Manajemen Rans dan instansi terkait perlu segera menyampaikan rincian tambahan untuk menjaga transparansi informasi. (*)
