Jakarta (NTBSatu) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memilih tidak naik mobil dinas saat meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 November 2026 sore.
Momen ini terlihat usai Gibran menyampaikan pernyataan ke awak media terkait keputusannya mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip IDN Times, Gibran langsung bergegas ke mobil sekitar pukul 17.34 WIB. Ia bersama seorang ajudan naik Innova Zenix berwarna hitam dengan nomor pelat B serta 4 angka dan 3 huruf di belakangnya. Gibran duduk di baris kedua, sementara ajudannya duduk di depan.
Meski naik mobil pelat sipil, iring-iringan pengamanan dari Paspampres tampak turut mengawal Gibran.
Sebagai Wakil Presiden, biasanya Gibran naik mobil kendaraan taktis (rantis) MV3 Garuda Limousine produksi PT Pindad. Mobil Maung Pindad ini memang banyak dipakai menteri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Gibran juga beberapa kali kedapatan memakai mobil Innova berwarna putih. Mobil Maung maupun Innova putih itu biasanya memakai pelat nomor ‘Indonesia 2′.
Gibran Buka Suara
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming akhirnya buka suara sejak isu pengunduran dirinya disampaikan Istana Kepresidenan.
Gibran menyebut, dia menghormati semua dinamika yang terjadi, sambil menyinggung soal peran Presiden Prabowo di dalam hidupnya.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, mengutip CNBC Indonesia, Selasa, 10 November 2026.
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ungkapnya.
Menurut Gibran, dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal polemik keabsahan ijazah dan latar belakangan pendidikannya. Prabowo, kata Gibran, menyarankan agar dia terus memperjuangkan kebenaran soal ijazahnya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN (red: Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA (Mahkamah Agung),” ungkapnya. (*)
