Mataram (NTBSatu) – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Selasa, 10 November 2026.
Sebelumnya, dinamika politik nasional semakin memanas di Senayan saat DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan persidangan. Isu desakan pemakzulan terhadap Gibran mewarnai jalannya rapat pembukaan tersebut.
Pembicaraan mengenai pencopotan jabatan wakil presiden mengemuka akibat polemik keabsahan syarat administrasi pendidikan. Putusan lembaga peradilan juga resmi membatalkan surat penyetaraan ijazah milik Gibran pada Pemilu Presiden 2024.
Isu Pengunduran Diri
Gelombang tekanan politik terhadap Gibran bermula dari isu pemakzulan terkait keabsahan dokumen ijazahnya. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan memicu desakan pencopotannya dari jabatan wakil presiden.
Namun, peta politik mendadak bergeser cepat sejak Selasa pagi, 10 November 2026. Jagat media sosial dan ruang publik mendadak ramai oleh kabar Gibran akan mengajukan pengunduran diri secara sukarela.
Isu pengunduran diri tersebut langsung bergulir liar sebelum akhirnya terkonfirmasi melalui pertemuannya dengan Presiden.
Gibran Temui Prabowo
Gibran mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan situasi politik terkini yang kian mendesak. Kedua pimpinan negara menggelar pertemuan tertutup selama dua setengah jam di Kompleks Istana Kepresidenan.
Momen tersebut menjadi ajang konsultasi mendalam antara kepala negara dan wakilnya. Keduanya membahas opsi terbaik bagi stabilitas pemerintahan nasional.
Langkah ini merespons tekanan politik yang kian meluas dari parlemen maupun elemen masyarakat.
Pernyataan Pengunduran Diri
Melalui keterangan resmi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Gibran mengutarakan niat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden.
Ia mengambil keputusan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dalam menghadapi pusaran polemik hukum. Ia menilai polemik tersebut mengganggu efektivitas jalannya roda pemerintahan.
Prasetyo juga menyampaikan keterangan tersebut secara langsung di hadapan para awak media.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujarnya pada Selasa, 10 November 2026.
Pada kesempatan sama, Mensesneg mengungkapkan Presiden Prabowo tidak menolak permintaan pengunduran diri tersebut.
Jalan Bareng Setelah Pengunduran Diri
Presiden Prabowo dan Gibran masih tampak berjalan bersama dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari tersebut. Kedua pemimpin tampil bersama di hadapan publik usai pertemuan krusial mengenai rencana pengunduran diri tersebut.
Momen kebersamaan pada peringatan Hari Pahlawan ini memperlihatkan koordinasi pemerintahan yang tetap terjaga secara profesional. Agenda kenegaraan terus berlangsung di tengah berjalannya proses politik di tingkat nasional.
Gibran Berencana Fight di PTUN
Pihak Gibran mengisyaratkan langkah perlawanan hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tim hukumnya ingin menguji kembali substansi putusan administratif terkait keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran mengatakan, Prabowo menyarankan agar terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujarnya.
Menanggapi langkah hukum tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memberikan klarifikasi tegas. Ia menegaskan Prabowo sama sekali tidak pernah memberikan arahan atau meminta Gibran berjuang di PTUN.
50 Tanda Tangan HMP DPR
Penggalangan dukungan politik untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus mengalir deras dari para wakil rakyat. Sedikitnya 50 anggota DPR dari lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan resmi.
Langkah dewan bertujuan menindaklanjuti putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran.
Para anggota parlemen menilai pembatalan itu menjadi landasan kuat untuk memproses pemakzulan jabatan wakil presiden. (*)
