Mataram (NTBSatu) – Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB masih berada pada skala yang cukup mengkhawatirkan. Data resmi Maret 2026 mencatat laju pengurangan warga miskin di wilayah ini tergolong lambat, meski grafiknya mulai menunjukkan tren penurunan.
Kondisi faktual tersebut mengemuka saat Bappeda Provinsi NTB mengumpulkan seluruh Bappeda kabupaten/kota dan mitra pembangunan pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pejabat Fungsional Bappeda NTB, Syamsul Hidayat, juga membenarkan hal tersebut.
“Angka ini sangat besar menurut kami. Oleh karenanya, butuh dukungan kita semua yang ada di ruangan ini agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih dipercepat,” ungkapnya pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi seluruh pemangku kepentingan di NTB. Pemprov NTB menilai penanganan masalah sosial ini tidak bisa lagi berjalan secara lambat. Pemerintah daerah mewajibkan adanya percepatan intervensi yang jauh lebih terarah dan berdampak langsung ke lapangan.
Ketimpangan Angka Kemiskinan Antardaerah
Syamsul menyoroti secara khusus posisi tingkat kemiskinan di beberapa wilayah kabupaten dan kota. Sejumlah daerah tercatat masih mengantongi persentase kemiskinan yang berada di atas rata-rata provinsi.
Ketimpangan capaian ini menuntut perhatian ekstra dari setiap kepala daerah serta instansi teknis terkait. Kabupaten dan kota dengan beban kemiskinan tinggi membutuhkan penanganan yang tidak biasa.
Pemprov NTB meminta Pemkab dan Pemkot segera mengubah strategi serta tidak memakai pola kerja lama. Seluruh pemangku kepentingan wajib mengejar ketertinggalan angka indikator makro tersebut secara cepat, fokus, dan terukur.
Intervensi yang lebih optimal dari pemerintah provinsi dan daerah menjadi kebutuhan mutlak saat ini.
Pemetaan Titik Merah dan Akurasi Data
Jumlah warga miskin yang tinggi menuntut akurasi data yang benar-benar valid di tingkat basis. Bappeda NTB menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota memutakhirkan data penerima bantuan secara berkala.
Langkah ini penting untuk mencegah penyaluran program bantuan pemerintah yang salah sasaran. Melalui forum evaluasi ini, pemerintah provinsi mendesak setiap daerah memetakan kantong kemiskinan secara rinci.
Pemda harus memaparkan kendala utama yang menghambat efektivitas program di wilayah masing-masing. Informasi faktual dari lapangan menjadi penentu utama agar alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan bekerja secara optimal.
Koordinasi berkelanjutan antara kabupaten, kota, dan mitra pembangunan kunci utama penuntasan kemiskinan daerah. (*)
