Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting. Upaya tersebut menyusul prevalensi stunting di Lombok Timur yang masih mencapai 19,46 persen atau sekitar 20.165 anak berdasarkan data Evaluasi Status Gizi Berbasis Masyarakat (e-SGBM).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Muksin mengatakan, capaian tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan stunting di daerah itu.
“Meski angka stunting kita lebih rendah dibandingkan hasil SKI 2025, Lombok Timur masih masuk kategori daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Menurut Muksin, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi dan pelayanan kesehatan. Berbagai persoalan sosial turut memengaruhi tumbuh kembang anak.
Ia menilai, perkawinan usia dini, pola asuh yang kurang tepat, orang tua yang meninggalkan anak karena bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), serta tingginya angka perceraian menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian.
“Karena itu, kami akan memperluas kolaborasi dengan organisasi perempuan, NGO, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut untuk memperkuat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) agar penanganan stunting dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Di sisi lain, Muksin mengakui efisiensi anggaran turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program DP3AKB. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting.
“Walaupun anggaran berkurang, kami tetap harus bekerja. Kuncinya sekarang kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak agar penanganan stunting tetap berjalan,” katanya.
Pemprov NTB Siapkan Rp252 Miliar
Upaya penurunan stunting di Lombok Timur juga sejalan dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pada 2026, Pemprov NTB mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui APBD untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, anggaran tersebut berasal dari tagging anggaran khusus stunting yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.
Nelly menjelaskan, anggaran tersebut mencakup intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor.
Intervensi spesifik meliputi program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam mengelola program ketahanan keluarga,” ujar Nelly.
Sementara itu, intervensi sensitif menyasar persoalan di luar layanan kesehatan. Program tersebut mencakup penyediaan air bersih, prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), serta sarana dan utilitas umum.
Stunting NTB Turun pada Triwulan II 2026
Data e-PPGBM Dinas Kesehatan NTB mencatat prevalensi stunting di NTB mencapai 12,84 persen pada triwulan II 2026. Angka tersebut turun dari 13,2 persen pada Desember 2025.
Namun, capaian penurunan stunting antarwilayah masih menunjukkan perbedaan.
Lombok Timur mencatat prevalensi tertinggi sebesar 21,06 persen pada Juni 2026. Sementara itu, Lombok Utara mencapai 12,93 persen dan Kabupaten Bima sebesar 12,46 persen.
Nelly berharap penguatan anggaran, integrasi data, serta koordinasi lintas sektor dapat membuat penanganan stunting semakin tepat sasaran.
“Penanganan stunting saat ini kita fokus pada desa terutama 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas,” pungkasnya. (*)
