Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mencetak prestasi gemilang dalam keterbukaan informasi. L Berdasarkan data Komisi Informasi Republik Indonesia, NTB menduduki peringkat kedua nasional.
Daerah ini meraih skor 74,76 dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan NTB tepat di bawah DI Yogyakarta yang memimpin di peringkat pertama.
Yogyakarta meraih skor tertinggi sebesar 74,91. Sementara itu, Kalimantan Barat menyusul di posisi ketiga dengan perolehan skor 74,23. Jawa Barat menempati posisi keempat lewat skor 73,93.
Jawa Tengah berada di urutan kelima dengan skor 73,49. Bali mengamankan peringkat keenam melalui skor 73,08. DKI Jakarta melengkapi daftar tujuh besar nasional dengan skor 72,32.
Melampaui Rata-Rata Nasional
Raihan skor NTB mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi publik. Angka 74,76 tersebut berada jauh di atas rata-rata IKIP nasional tahun 2025.
Secara nasional, rerata indeks keterbukaan informasi berada di angka 66,43. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, penilaian indeks mencakup tiga dimensi utama secara mendalam.
Ketiga dimensi tersebut meliputi aspek fisik-politik, aspek ekonomi, serta aspek hukum. Pengukuran ini bertujuan melihat pelaksanaan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Setiap indikator menguji komitmen badan publik dalam menyajikan data secara terbuka dan akuntabel. Pemprov NTB berhasil menunjukkan kinerja unggul pada seluruh aspek penilaian tersebut.
Penguatan Pelayanan Publik
Capaian positif ini sejalan dengan langkah berkesinambungan Pemprov NTB dalam membenahi tata kelola informasi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap instansi.
Penguatan tersebut mencakup kemudahan akses data resmi bagi seluruh lapisan masyarakat. Badan publik di NTB juga makin responsif melayani setiap permohonan informasi.
Integrasi kanal digital resmi turut mempercepat penyebaran informasi secara transparan dan merata. Keberhasilan NTB menembus posisi tiga besar nasional menjadi bukti nyata reformasi birokrasi daerah.
Tata kelola pemerintahan yang terbuka mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Masyarakat NTB kini dapat mengawal setiap kebijakan dan program pembangunan daerah secara langsung.
Langkah ini mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang makin bersih, efisien, dan partisipatif. Pemprov NTB berkomitmen mempertahankan capaian ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (*)
