Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mencatatkan penurunan prevalensi stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024.
Kendati menunjukkan perbaikan dalam jangka panjang, pemerintah daerah menilai capaian statistik tersebut masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tajam dan terarah di lapangan. Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, langsung menjelaskan hal tersebut.
“Data tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” tegasnya pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Kegiatan strategis yang Kementerian PPN/Bappenas selenggarakan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan riset pangan fungsional berbasis sumber daya lokal.
Pemerintah memandang penurunan angka stunting menuntut ketepatan sasaran agar setiap program intervensi gizi maupun penanganan lingkungan dapat menyentuh langsung akar persoalan di masyarakat.
Evaluasi Statistik dan Target
Dalam pemaparannya, Baiq Yunita menguraikan tren penurunan angka stunting merupakan indikator positif dari komitmen pembangunan manusia di daerah.
Namun, angka 29,8 persen pada 2024 menandakan tantangan penurunan gizi kronis belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan kerja kolaboratif lintas sektor yang berkelanjutan.
Bappeda menempatkan data valid sebagai kompas utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan tidak boleh lagi berasumsi pada perkiraan umum, melainkan wajib merujuk pada kondisi riil wilayah. Tujuannya untuk memastikan alokasi anggaran dan program intervensi tepat sasaran.
Eksekusi Program Berbasis Kebutuhan Warga
Guna mengawal data statistik agar berwujud aksi nyata, Pemerintah Provinsi NTB mengandalkan program unggulan Desa Berdaya. Program ini berfungsi sebagai instrumen pemetaan untuk mengenali problem spesifik di setiap desa, mulai dari defisit gizi anak, keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang belum layak, hingga masalah perlindungan sosial dan ekonomi keluarga.
Selain itu, Baiq Yunita mengingatkan ukuran keberhasilan program pemerintah tidak terletak pada besaran anggaran atau jumlah kegiatan yang terserap. Perubahan kondisi kehidupan keluarga sasaran di tingkat tapak sebagai penentu keberhasilan program.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang direncanakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Melalui integrasi data yang akurat, pemanfaatan riset pangan fungsional lokal, serta sinergi lintas pemangku kepentingan, pemerintah optimis upaya percepatan penurunan stunting mampu melahirkan generasi NTB yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. (*)
