Mataram (NTBSatu) – Bappeda NTB mengarahkan penanganan stunting secara terpusat pada tingkat desa untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan pentingnya akurasi sasaran dalam pengelolaan tata kelola perencanaan daerah tersebut.
“Penanganan stunting saat ini kita fokus pada desa terutama 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah agar alokasi program tidak lagi tersebar secara acak. Bappeda NTB menargetkan 40 desa prioritas tersebut agar alokasi program dan anggaran tepat sasaran.
Integrasi Program dan Satu Basis Data
Guna mendukung 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas tersebut, sebanyak 11 organisasi perangkat daerah mengelola kegiatan serta anggaran penanganan stunting secara terpadu. Sektor-sektor ini mencakup bidang kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Nelly menyatukan perencanaan program tersebut melalui penandaan anggaran khusus dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Selain menyelaraskan program lintas sektor, pemerintah menyatukan basis data sasaran di 40 desa prioritas untuk menjamin ketepatan intervensi di lapangan.
Data terpadu ini menghimpun informasi dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Keluarga Berisiko Stunting, serta Electronic Human Development Worker. Nelly menjelaskan rincian lokasi fokus yang menjadi target utama intervensi pemerintah provinsi saat ini.
“Penanganan stunting saat ini kita fokus pada desa terutama 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas,” tegasnya.
Tantangan Sanitasi dan Ketimpangan Wilayah
Intervensi yang menyasar 40 desa prioritas mencakup sektor kesehatan dan nonkesehatan. Intervensi spesifik meliputi layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional, serta pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Sementara intervensi sensitif menyediakan air bersih, prasarana mandi, cuci, kakus, utilitas umum, dan penguatan ketahanan keluarga. Langkah ini merespons temuan bahwa perbaikan gizi warga membutuhkan dukungan lingkungan yang bersih.
“Pemberian asupan gizi sudah dilakukan secara masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk,” katanya.
Faktor sanitasi yang buruk seperti pencemaran air dan jamban tidak layak turut memengaruhi dinamika prevalensi stunting di daerah. Data Dinas Kesehatan NTB mencatat prevalensi stunting turun dari 13,2 persen pada Desember 2025 menjadi 12,84 persen pada triwulan II 2026.
Namun, sebaran antarwilayah masih memperlihatkan ketimpangan, seperti Lombok Timur yang mencatat angka 21,06 persen pada Juni 2026, Lombok Utara 12,93 persen, dan Kabupaten Bima 12,46 persen.
Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemusatan lokasi sasaran pada desa prioritas diharapkan mampu menyelesaikan persoalan lingkungan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di seluruh NTB. (*)
