Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi NTB mengintegrasikan penanganan dan pencegahan stunting secara lintas sektor melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Langkah ini menyatukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah agar intervensi berjalan padu dan tidak lagi terpisah secara sektoral.
Bappeda NTB merancang alokasi anggaran khusus tersebut untuk mendukung intervensi spesifik serta sensitif yang menyasar berbagai elemen masyarakat di lapangan.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya pengarahan program penanganan stunting secara terfokus pada lokasi dan kelompok yang membutuhkan.
“Penanganan stunting saat ini kita fokus pada desa. Terutama 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Integrasi Perencanaan dan Data Sasaran
Sebanyak 11 organisasi perangkat daerah kini mengelola kegiatan dan anggaran penanganan stunting yang mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Intervensi spesifik berfokus pada sektor kesehatan yang meliputi program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional. Termasuk pendampingan pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Bappeda NTB mengintegrasikan seluruh perencanaan program tersebut melalui penandaan anggaran khusus dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan total alokasi mencapai Rp252,23 miliar pada APBD 2026.
Selain menyelaraskan alokasi program, pemerintah menyatukan basis data sasaran agar pelaksanaan intervensi berjalan presisi. Data terpadu tersebut menghimpun informasi dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Keluarga Berisiko Stunting, serta Electronic Human Development Worker.
Penyatuan data ini mencegah potensi bantuan yang salah sasaran di lapangan. Nelly menegaskan penggunaan satu basis data terpadu sangat penting agar alokasi program benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan secara akurat.
“Penanganan stunting harus lebih terfokus pada sasaran yang tepat dan terukur,” tegasnya.
Tantangan Sanitasi dan Desa Prioritas
Di luar intervensi kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk intervensi sensitif yang menyasar masalah di luar layanan medis. Program ini mencakup penyediaan air bersih, prasarana mandi, cuci, kakus, sarana utilitas umum, serta peningkatan kapasitas mitra dalam pengelolaan ketahanan keluarga.
Langkah ini merespons kondisi lapangan yang menunjukkan perbaikan gizi belum berjalan optimal tanpa dukungan sanitasi yang memadai.
“Pemberian asupan gizi sudah dilakukan secara masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk,” katanya.
Masalah sanitasi tersebut mencakup pencemaran sumber air, jamban tidak layak, pola pengasuhan, edukasi keluarga, hingga koordinasi antarinstansi. Faktor-faktor ini memengaruhi dinamika capaian prevalensi stunting di daerah.
Data Dinas Kesehatan NTB mencatat prevalensi stunting turun dari 13,2 persen pada Desember 2025 menjadi 12,84 persen pada triwulan II 2026. Namun, sebaran antarwilayah masih menunjukkan ketimpangan, seperti Lombok Timur yang mencatat angka 21,06 persen pada Juni 2026, Lombok Utara 12,93 persen, dan Kabupaten Bima 12,46 persen.
Guna mengatasi ketimpangan tersebut dan menekan angka kasus secara efektif, Bappeda NTB terus memperkuat pengawasan serta koordinasi lintas sektor dalam mengeksekusi setiap program di lapangan. (*)
