12 Desa dan Kelurahan KSB Siap Jalankan Program Desa Berdaya
Sumbawa Barat (NTBSatu) — Sebanyak 10 desa dan dua kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperoleh alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Desa Berdaya. Kucuran dana APBD Perubahan sebesar Rp300 juta per desa menyasar penguatan potensi lokal masyarakat.
Wilayah penerima meliputi Kelurahan Menala, Telaga Bertong, Desa Air Suning, Seteluk Tengah, Lamusung, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Senayan, Desaberu, Bukit Damai, Kalimantong, serta Labuhan Kertasari.
Oleh karena itu, dukungan anggaran pendamping APBD KSB sebesar Rp500 juta per desa semakin memperkuat pelaksanaan program.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan bahwa dana pendamping daerah menyatu dengan program prioritas provinsi. Tata kelola anggaran berjalan secara akuntabel demi mendorong kemandirian ekonomi desa.
“Dukungan anggaran daerah menyatu dengan program prioritas provinsi guna mempercepat kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, Rabu, 21 Oktober 2026.
Penyaluran BKK Desa Berdaya Pemprov NTB
Pemerintah Provinsi NTB terus melanjutkan program Desa Berdaya yang menyasar 257 desa dan kelurahan hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diambil, guna mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa sasaran terdiri atas 224 desa serta 33 kelurahan se-NTB. Di samping itu, sebanyak 206 pengajuan program telah masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Ada 59 lainnya masih memerlukan perbaikan administrasi, sedangkan desa penerima transfer dana tercatat sebanyak 105 desa,” kata Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.
Nelly menjelaskan bahwa Pemprov NTB menjalankan program melalui dua pendekatan, yakni Desa Berdaya Tematik serta Desa Berdaya Transformatif.
Namun demikian, pendekatan tematik memberikan Bantuan Keuangan Khusus Rp300 juta hingga Rp500 juta sesuai kebutuhan wilayah.
“Desa Berdaya Tematik mengarahkan pemerintah desa mengembangkan potensi lokal melalui tema ketahanan pangan, pariwisata, serta kelestarian lingkungan,” jelas Nelly.
Pendampingan Usaha dan Realisasi Rencana Bisnis
Selanjutnya, Desa Berdaya Transformatif menyasar keluarga miskin ekstrem melalui pendampingan langsung serta pemberian bantuan modal usaha. Pendamping bertugas mengawal perkembangan kegiatan ekonomi produktif penerima manfaat.
“Kami berikan modal peralatan usaha kemudian kami dampingi, karena tidak semua orang berbakat berbisnis langsung sukses,” kata Nelly.
Pemprov NTB mengimbau seluruh pemerintah desa agar segera merealisasikan kegiatan sesuai proposal dan rencana bisnis. Percepatan belanja program bakal menggerakkan roda perekonomian pada tingkat desa.
“Segera membelanjakan dan memproduksi apa yang memang sudah masuk di dalam rencana bisnis proposal,” tegas Nelly. (*)




