Lombok Barat (NTBSatu) – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) baru mencapai 62 persen. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap penilaian pemerintah pusat, terutama jika penyerapan anggaran terus tertinggal hingga akhir tahun.
Asisten III Setda Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai kisaran 80 hingga 82 persen. Namun, capaian belanja masih tertahan di angka 62 persen.
“Belanja ada di 62 persen, pendapatan sudah di angka 80- 82 persen,” kata Fauzan, Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurutnya, kondisi tahun ini berbeda karena pemerintah daerah menghadapi kejadian luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan program. Ia memperkirakan realisasi belanja berpotensi lebih rendah daripada tahun sebelumnya.
Pada 2025, realisasi anggaran Lobar mencapai 89 persen. Meski demikian, Fauzan berharap capaian tahun ini tetap bisa mendekati angka tersebut, bahkan lebih. Meskipun sulit karena tahun anggaran 2026 akan segera berakhir.
“Mudah-mudahan bisa mendekati itu, tapi sepertinya akan kurang, seperti itu, karena kejadian ini juga,” ujarnya.
Pemkab Minta Pemakluman Pusat
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Lobar mengkhawatirkan rendahnya realisasi belanja akan menjadi catatan pemerintah pusat. Kekhawatiran itu juga berkaitan dengan kemungkinan evaluasi terhadap kinerja anggaran daerah.
Fauzan mengatakan, pihaknya telah membahas persoalan tersebut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pembahasan itu, pemerintah daerah menerima arahan untuk menyampaikan kondisi yang sedang dihadapi secara resmi.
“Mereka memberikan solusi bahwa surati kami dengan kondisi ini, bahwa permakluman, tembuskan juga ke pusat,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab berharap pemerintah pusat memahami situasi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran tahun ini. Namun, belum ada kepastian penjelasan tersebut akan menghapus kemungkinan catatan atas rendahnya realisasi belanja.
SiLPA Berpotensi Membesar
Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, juga menyoroti lemahnya serapan anggaran daerah. Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun.
“Apalagi kita di Pemkab Lobar ini kalau dilihat serapan anggaran ini sangat lemah sekali. Otomatis nanti, bisa saja SiLPA-nya lebih tinggi dari yang kemarin,” kata Ivan.
Ia bahkan memperingatkan risiko SiLPA mencapai angka tertinggi dalam sejarah Lombok Barat jika banyak program gagal terealisasi.
“Kalau ini sampai tidak terealisasi, maka SiLPA itu akan menjadi sejarah paling besar di Lobar ini,” tegasnya menutup. (*)
