Bima (NTBsatu) – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin menerima kunjungan tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan itu dalam rangka Evaluasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik (e-Monev KIP) Tahun 2026.
Saat menjamu tim KI, Wali Kota Bima menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Namun, kewajiban seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
“Saya ingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan tugas semua OPD. Bukan hanya Kominfotik atau PPID,” ucap A.Rahman dihadapan tim KI NTB, Rabu, 14 Oktober 2026.
Wali Kota Bima menilai, kedatangan tim visitasi dari KI merupakan momentum penting bagi Pemkot Bima. Hal ini untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Menurut dia, tranparansi informasi merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Terbukanya informasi, tentu memudahkan masyarakat mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk perencanaan program, pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, hingga hasil pembangunan,” tegas orang nomor satu di Kota Bima tersebut.
Minta OPD Rajin Buka Informasi pada Masyarakat
A. Rahman H.Abidin meminta secara tegas kepada OPD lingkup Pemkot Bima untuk meningkatkan koordinasi dan tanggung jawab dalam menyediakan informasi publik yang masyarakat butuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wali Kota menilai, pengelolaan informasi tidak boleh hanya menjadi beban satu instansi. “Seluruh OPD harus berperan aktif dalam mendukung kinerja PPID. Sehingga informasi yang menjadi hak masyarakat, bisa pemerintah kelola dan sampaikan secara tepat, jelas, serta mudah masyarakat akses,” ujarnya menegaskan.
Ia juga berharap pelaksanaan visitasi tidak sekadar menjadi kegiatan penilaian administratif. Namun juga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kota Bima.
“Kami berharap melalui kegiatan ini ada pembinaan dan penguatan bagi PPID Kota Bima, sehingga tata kelola informasi publik dapat terus ditingkatkan dan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan,” harap politisi Partai Demokrat itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, menyampaikan bahwa visitasi KI NTB merupakan bagian dari agenda tahunan untuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.
Pemerintah Kota Bima menyambut baik kegiatan tersebut karena dapat menjadi sarana memperoleh masukan mengenai kualitas pengelolaan informasi, koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi peran PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami harap hasil evaluasi ini dapat mendorong peningkatan kapasitas pengelola informasi di setiap perangkat daerah, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar tercermin dalam pelayanan sehari-hari,” kata Muhammad Hasyim.
Sekedar informasi, melalui evaluasi dan pembinaan tersebut, Pemkot Bima diharapkan mampu memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. (MSR)
