Sumbawa Barat (NTBSatu) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Fraksi PKS menegaskan, dokumen anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi deretan angka di atas kertas. Pasalnya, APBD merupakan cermin keberpihakan serta komitmen politik pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran harus menjawab kebutuhan dasar warga secara adil dan merata.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD KSB , Muhammad Rizyal, S. Sos. I, menyampaikan pandangan umum tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD KSB, Rabu, 14 Oktober 2026. Pihaknya menyoroti beberapa aspek vital, mulai dari kemandirian fiskal hingga pemenuhan hak kelompok rentan.
“APBD bukan sekadar deretan angka atau tumpukan program. APBD adalah cermin keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat,” ujar Rizyal, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dorong Kesejahteraan Disabilitas dan Program RTLH
Secara khusus, Fraksi PKS memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak terhadap 1.487 penyandang disabilitas di KSB. Pihaknya meminta pemda menyediakan alokasi anggaran yang jelas untuk sarana publik inklusif serta kesempatan kerja.
Di samping itu, PKS mengawal ketat efektivitas program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Pemda harus memperjelas data valid penerima manfaat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
“Program RTLH dan pemenuhan hak disabilitas harus didasarkan pada data terpadu yang akurat. Langkah ini penting agar warga miskin ekstrem tidak terabaikan,” lanjutnya.
Kritik Ketergantungan Transfer dan Kejelasan BOSDA
Selanjutnya, Fraksi PKS mencermati struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana transfer pusat sebesar 75,72 persen. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar di angka 17,74 persen.
Guna mengatasi ketergantungan tersebut, pemda wajib menyusun peta jalan (roadmap) kemandirian fiskal yang realistis. Langkah ini bertujuan agar ketahanan anggaran daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.
Lalu, PKS juga mempertanyakan kejelasan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan. Pihaknya mendorong pemenuhan anggaran pendidikan demi memastikan tidak ada anak KSB yang putus sekolah.
Akhirnya, Fraksi PKS menyatakan siap mengawal pembahasan APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Pihaknya berharap seluruh masukan kritikal ini mendapat jawaban konkret serta solutif dari Bupati Sumbawa Barat. (*)
