Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati mengusulkan alokasi APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop desa di berbagai wilayah Indonesia.
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH (Production House) kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati, mengutip tayangan YouTube TVR Parlemen pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Rahmawati menilai, industri film nasional masih terkonsentrasi pada kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat rumah produksi kecil dari daerah kesulitan memperoleh akses penayangan karya karena jaringan bioskop nasional lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan besar.
Menurutnya, kehadiran bioskop desa dapat membuka ruang distribusi lebih luas bagi film lokal. Langkah tersebut juga berpotensi membantu rumah produksi daerah memperoleh pemasukan, sekaligus memperkuat ekosistem perfilman nasional secara merata.
Warganet Kritik Salah Prioritas
Pada dasarnya, Rahmawati menyampaikan usulan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Namun, pembahasan mengenai bioskop desa kembali ramai setelah sejumlah media membagikan potongan pernyataan Rahmawati, termasuk akun Instagram @undercover.id. Reaksi publik pun bermunculan dan sebagian besar berisi kritik terhadap wacana tersebut.
Banyak warganet menilai, usulan pembangunan bioskop desa belum sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat. Mereka menyoroti berbagai persoalan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga pertanian yang menurut mereka lebih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Desa enggak butuh bioskop, masyarakat desa butuh setiap subsidi pupuk di daerahnya dipermudah tanpa dipersulit bahkan mark up harga! Satu lagi paling penting sekolah, di desa masih banyak sekolah yang kurang memenuhi standar entah dari akses menuju lokasi atau sarana prasarana di sekolahnya termasuk guru yang mengajar,” komentar @him__rokhim.
Selain sektor pendidikan dan pertanian, sejumlah warganet juga menyinggung layanan kesehatan di wilayah terpencil. Mereka meminta pemerintah lebih fokus pada pembangunan fasilitas kesehatan.
“Bioskop Desa? sungguh ide yang sangat tidak berguna! Alangkah Lebih baik bikin klinik gratis di desa terpencil untuk mengurangi angka kematian,” tambah akun @diksonkerhy.
Meski menuai kritik, usulan tersebut membuka pembahasan baru mengenai pemerataan industri kreatif nasional dan akses masyarakat daerah terhadap karya perfilman Indonesia. (*)
