Bima (NTBsatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, meminta seluruh perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) memperkuat validasi data, sinkronisasi program dan efektivitas penganggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman menekankan, keberhasilan pelaksanaan SPM sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar perencanaan.
Karena itu, ia meminta setiap OPD pengampu SPM melakukan validasi data target dan capaian secara cermat.
Data tersebut harus menggambarkan kondisi pelayanan secara nyata. Sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran.
“Validasi data target dan capaian perlu kita dukung program dan anggaran yang efektif serta terukur,” ujar Hariman, Kamis 8 Oktober 2026.
Menurutnya, keterkaitan antara data, program dan anggaran menjadi bagian penting untuk merealisasikan target indikator utama pembangunan, khususnya pada sektor pelayanan publik.
Artinya, setiap anggaran yang pemerintah alokasikan untuk mendukung pencapaian SPM harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pelayanan yang hendak dicapai.
“Penguatan SPM juga menuntut perangkat daerah untuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan maupun serapan anggaran,” terangnya.
Lebih dari itu, setiap program harus dapat menunjukkan hasil yang terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Karena itu, perangkat daerah perlu memastikan bahwa target yang ditetapkan benar-benar realistis, indikatornya jelas, serta didukung data yang valid.
Langkah tersebut menjadi semakin penting karena capaian Indeks SPM Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2025 berada pada posisi keenam di tingkat Provinsi NTB.
Pemerintah daerah kemudian mendorong seluruh sektor pengampu untuk meningkatkan kinerja. Tujuannya, agar capaian pelayanan dasar dapat terus diperbaiki.
Selain validasi data, Pemkab Bima juga akan menerapkan evaluasi SPM secara berkala. Setiap perangkat daerah pengampu SPM akan menjalani reviu capaian setiap triwulan.
Evaluasi tersebut untuk melihat apakah target yang telah pemerintah tetapkan berjalan sesuai rencana atau masih terdapat indikator yang memerlukan intervensi lebih lanjut.
“Kalau memang ada kendala perangkat daerah kami harapkan segera melakukan langkah perbaikan tanpa harus menunggu evaluasi akhir tahun,” ungkapnya.
Mekanisme tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan dasar di Kabupaten Bima.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh jajaran dalam mengelola dan menjalankan program SPM.
“SPM merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah. Jika kita ingin posisi dan peringkat daerah menjadi lebih baik, seluruh jajaran harus serius dan berkomitmen penuh dalam mengelola serta mengeksekusi program SPM ini,” katanya.
Ia juga meminta sektor pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara lebih intensif dan terukur.
“Penguatan validasi data, penyelarasan program dan anggaran serta evaluasi triwulanan, Pemkab Bima berharap penerapan SPM semakin efektif,” beber Fatahullah.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pelayanan dasar pemerintah benar-benar hadir, dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bima. (MSR)
