Mataram (NTBSatu) – Gelaran Shell Eco Marathon akan kembali terlaksana di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Juli 2023 mendatang. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berkeinginan untuk melaksanakan Road to Shell Eco Marathon pada 17 hingga 18 Mei 2023 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan mengatakan, Gubernur mengharapkan terdapat gelaran Road to Shell Eco Marathon. Kegiatan tersebut mesti terlaksana sebelum Shell Eco Marathon.
“Kami akan melakukan diskusi teknis dengan dinas terkait, termasuk perguruan tinggi untuk memperkenalkan karya anak-anak NTB,” ujar Aidy, Rabu, 15 Maret 2023.
Sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di NTB lolos seleksi awal Shell Eco Marathon. Pada tahun 2022, NTB hanya berkesempatan untuk menampilkan hasil eksperimen kendaraan hemat energi.
Saat ini, SMK di NTB telah memiliki mobil prototipe yang sesuai dengan standar Shell Eco Marathon. Namun, Aidy mesti kembali mengecek kesiapan mobil prototipe tersebut.
Di Shell Eco Marathon, Pemprov NTB perlu mempertimbangkan bobot mobil yang rendah, bahan bakar irit, dan jangka waktu proses perakitan kendaraan.
Aidy menjelaskan, terdapat tiga tim dari perguruan tinggi yang hendak mengikuti Shell Eco Marathon. Sedangkan, di kancah SMK, terdapat dua tim yang telah bersedia mengikuti Shell Eco Marathon.
“Kami telah bertemu dengan adik-adik mahasiswa dan pelajar untuk membahas persiapan teknis. Namun, semangat anak-anak asal NTB perlu mendapat apresiasi yang tinggi,” jelas Aidy.
Ke depannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB akan melaksanakan kegiatan pendampingan untuk peserta. Manajemen Shell Eco Marathon akan membantu pendampingan tersebut.(GSR)
Lihat juga:
- Pengusaha Tersangka Dugaan Korupsi Lahan GTI Lombok Utara Diperiksa Jaksa
- Pemprov NTB Bentuk Satgas Gili Tramena Atasi Krisis Air
- Puluhan Tahun Diabaikan, Tiga Ruas Jalan di Sumbawa Rp312 Miliar Siap Dikerjakan
- Amdal Batal Digarap, Pengerjaan Proyek Bypass Sengkol – Pringgabaya Mulai 2027
- Hakim Vonis 3 Tahun Dua Warga Gili Trawangan, Sengketa Sewa Lahan Jadi Pangkal Perkara
