Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memperkuat penanganan stunting setelah Dinas Kesehatan mencatat 3.338 balita mengalami stunting pada Triwulan II 2026. Jumlah tersebut naik 113 balita dibandingkan Triwulan I yang mencatat 3.225 balita.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat, SKM., MPH., mengatakan peningkatan tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh sektor. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengandalkan sektor kesehatan saja untuk menekan angka stunting.
“Pengendalian stunting ini membutuhkan penanganan secara konvergensi, yaitu penanganannya secara bersama-sama dari semua pihak,” ujar Sarip kepada wartawan, Selasa, 8 September 2026.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor saat membuka Pelatihan Manajemen Tata Laksana Pencegahan dan Penanganan Balita Stunting bagi tenaga kesehatan di Room Meeting La Grande Sumbawa, Selasa, 8 September 2026.
Bupati menilai persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi perkembangan kecerdasan dan ketahanan tubuh sehingga pemerintah perlu memperkuat pencegahan sejak dini.
“Pencegahan dan penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Harus ada kolaborasi antara perangkat daerah dan seluruh pihak terkait,” tegas Bupati.
3.338 Balita Masuk Temuan Stunting
Data Dinas Kesehatan menunjukkan jumlah balita stunting meningkat dari 3.225 pada Triwulan I menjadi 3.338 pada Triwulan II 2026. Petugas kesehatan bersama kader melakukan pengukuran terhadap balita di lapangan.
Sarip menyebut Kecamatan Sumbawa termasuk wilayah yang mencatat temuan cukup tinggi. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi kondisi tumbuh kembang anak.
“Peningkatan tersebut harus menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi seluruh pihak. Persoalan stunting merupakan masalah yang kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan lintas sektor,” katanya.
Sebelumnya, data yang Dinas Kesehatan sampaikan juga menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Sumbawa mencapai 25 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 29 persen pada 2024. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini mendorong penguatan intervensi untuk menekan persoalan tersebut.
Sarip menjelaskan pemerintah menggunakan dua pendekatan dalam penanganan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Sektor kesehatan berfokus pada intervensi spesifik, sedangkan intervensi sensitif membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
Intervensi tersebut berlangsung sejak masa remaja hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemerintah mendorong pemberian tablet tambah darah bagi remaja, pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi ibu hamil, persalinan di fasilitas kesehatan, Inisiasi Menyusu Dini, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, serta pemenuhan gizi anak sesuai usia.
“Anak terutama pada usia 1.000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan sampai usia dua tahun, harus betul-betul diperhatikan asupan nutrisinya,” ujarnya.
Pemkab Siapkan Anggaran Penanganan
Selain intervensi kesehatan, pemerintah perlu memperkuat sektor lain yang berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan keluarga. Akses air bersih, jamban layak, jaminan kesehatan, dukungan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak.
Karena itu, Bupati Sumbawa mendorong setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai kewenangannya. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi masyarakat dan menyediakan sarana pendukung agar upaya pencegahan stunting berjalan lebih optimal.
Dinas Kesehatan juga mengalokasikan dukungan anggaran untuk menangani balita yang sudah mengalami stunting. Sarip menyebut kebutuhan penanganan satu balita dapat mencapai sekitar Rp4,1 juta untuk pemeriksaan, konsultasi dokter spesialis anak, serta pemenuhan pangan olahan khusus sesuai kondisi medis anak.
“Pemerintah daerah cukup serius menangani ini. Saat ini kita sudah diberikan dukungan anggaran untuk penanganan balita yang sudah stunting,” ungkapnya.
Sarip menegaskan dukungan anggaran perlu berjalan bersama penguatan intervensi di lapangan.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kalau intervensi sensitif belum terkendali, stunting akan sulit ditangani. Karena itu, seluruh sektor harus bergerak bersama,” pungkas Sarip. (*)
