Tekan Kasus Gagal Ginjal, Dinkes KSB Perkuat Layanan Primer Berbasis Risiko
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat memperkuat strategi penanganan gagal ginjal dari sektor hulu. langkah pencegahan ini menjadi prioritas utama demi menekan angka kasus baru di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah menilai, upaya pencegahan jauh lebih krusial ketimbang sekadar menambah fasilitas hemodialisis di rumah sakit. Dengan demikian, penguatan layanan kesehatan primer menjadi kunci utama penanganan masalah kesehatan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, dr. Carlof Sitompul, M.MRS., MQM., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan kasus gagal ginjal. Pihaknya berupaya keras membendung lonjakan pasien tahap lanjut melalui deteksi awal.
“Layanan cuci darah di rumah sakit memang penting. Namun, fokus kita bukan hanya menambah mesin cuci darah, melainkan mencegah masyarakat mengalami gagal ginjal tahap lanjut,” ujar dr. Carlof, Kamis, 3 September 2026.
Sebab, jajaran kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat kini mengarahkan perhatian penuh pada pengendalian berbagai faktor risiko utama pemicu gagal ginjal. Faktor pemicu tersebut mencakup hipertensi, diabetes melitus, obesitas, hingga kebiasaan merokok warga.
Di samping itu, pola makan tinggi garam dan gula serta konsumsi obat tanpa petunjuk dokter turut memicu kerusakan fungsi organ. Oleh sebab itu, petugas kesehatan siap mendampingi masyarakat guna mengontrol pola hidup sehat.
Luncurkan Siaga Prima
Sementara itu, pihak dinas kesehatan menggerakkan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat agar memperluas jangkauan deteksi dini secara masif. Hasilnya, petugas puskesmas menggalakkan program Cek Kesehatan Gratis, pemeriksaan tekanan darah, serta pemantauan kelompok rentan.
Guna mempercepat capaian target tersebut, instansi kesehatan KSB juga meluncurkan program Siaga Prima. Pasalnya, inovasi ini mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan primer bekerja lebih aktif melayani warga.
“Masyarakat berisiko tinggi tidak boleh sekadar menunggu berobat. Puskesmas, jejaring layanan kesehatan, dan Tim Reaksi Cepat Ambulans harus memantau dan menindaklanjuti mereka secara aktif,” tambah dr. Carlof.
Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap melengkapi fasilitas hemodialisis guna memenuhi kebutuhan pasien saat ini. Namun, strategi jangka panjang daerah tetap berfokus pada pencegahan kasus baru melalui edukasi berkelanjutan. (*)
